Rabu, 27 Oktober 21

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 9)

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 9)

Menuju Kemandirian Ekonomi

Perlu disadari secara jujur bahwa mewujudkan sebuah kemandirian ekonomi sebuah negara berkembang bukanlah perkara mudah. Dalam percaturan dunia, berlaku hukum alam yang kuat memangsa yang lemah. Sejarah dunia membuktikan bahwa negara-negara kuat, baik sendiri maupun bersekongkol, senantiasa berusaha mengeksploitasi negara-negara lemah. Tak terkecuali Indonesia.

Oleh sebab itu, Bung Karno memperkenalkan konsep Trisakti: berdaulat secara politik, berdikari dalam lapangan ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Konsep ini pula yang diterjemahkan Jokowi dalam 9 gatra Nawacita.

Sejauh ini sudah dibahas capaian-capaian Pemerintahan Jokowi-JK selama setahun dalam hal kedaulatan politik maupun dalam hal kedaulatan ekonomi. Satu hal yang perlu dipertegas dalam konteks kemandirian ekonomi adalah ihwal kedaulatan pangan.

Di awal pemerintahan, Jokowi menyadari betapa Indonesia masih banyak mengimpor bahan makanan, seperti buah-buahan dan sayuran. Padahal, kedaulatan pangan berarti sebuah negara mampu mengatur produksi dan konsumsi pertanian yang berorientasi kepada kepentingan lokal dan nasional, bukan pasar global. Kedaulatan pangan juga mencakup hak memproteksi dan mengatur kebijakan pertanian nasional dan melindungi pasar domestik dari dumping dan kelebihan produksi negara lain yang dijual sangat murah.

Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik, yang mudah diakses setiap orang.

Untuk mencapai kedaulatan pangan bukan langkah yang mudah. Untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai, pemerintah memberikan bantuan ke petani berupa subsidi pupuk dan benih gratis, hingga bantuan alat pertanian berupa traktor dan pendampingan pertanian. Dan seperti sudah dibahas sebelumnya, pembangunan waduk, saluran irigasi, dan pencetakan 1 juta hektar sawah adalah bagian dari menuju kedaulatan pangan.

Secara bersamaan, juga gencar dilakukan diversifikasi pangan melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp16,9 triliun yang berasal dari dana pengalihan subsidi BBM.

Salah satu hal utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi adalah ketahanan energi. Faktanya, Indonesia masih sangat tergantung pada impor BBM. Tercatat setengah dari kebutuhan BBM nasional terpaksa mengandalkan pasokan luar negeri. Penyebabnya, dari tahun ke tahun realisasi lifting minyak kita selalu di bawah target yang ditetapkan APBN. Padahal konsumsi BBM nasional terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Untuk mengatasinya, pemerintahan Jokowi-JK memutuskan menghapus subsidi BBM jenis premium dan subsidi tetap untuk solar. Langkah itu terbukti bisa menurunkan konsumsi BBM. Konsumsi Solar turun dari 44.000 kilo liter perhari pada tahun 2014, menjadi 37.000 kilo liter di kuartal pertama tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi para konsumsi premium yang mengalami penurunan hingga 4.000 kiloliter per hari akibat beralih ke Pertamax.

Selain penghapusan subsidi premium, pemerintah juga menggenjot investasi infrastruktur seperti kilang minyak agar ketergantungan terhadap impor BBM tidak semakin besar. Tapi itupun belum cukup karena Indonesia butuh alternatif bahan bakar selain minyak karena harga minyak dunia saat ini sangat fluktuatif dan juga stoknya juga terus berkurang di perut bumi.

Karena itu pemerintah juga akan menambah berbagai infrastruktur gas bumi yang cadangannya cukup besar di Indonesia. Terakhir dan yang paling penting, harus juga digali potensi energi baru dan terbarukan yang sumbernya melimpah di Indonesia. Meskipun harganya lebih mahal, tapi di masa depan, energi baru akan lebih murah ketimbang energi fosil.

Energi terbarukan adalah masa depan kegiatan ekonomi Indonesia. Secara perlahan namun pasti, kandungan Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam biodiesel di Indonesia terus dinaikkan. Hal ini mendatangkan dua keuntungan sekaligus, yaitu mengurangi ketergantungan Indonesia atas impor BBM fosil, dan di sisi lain mengurangi polusi, sehingga ramah lingkungan. Ke depannya, Indonesia semakin mandiri dan memiliki ketahanan energi yang lebih baik.

Namun dampak lingkungan dari produksi BBN juga sangat diperhatikan. Tidak boleh mengorbankan hutan alam atau lahan gambut sekadar untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kandungan 15% BBN. Untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan sumber minyak dari sawit, yang pada akhirnya akan menciptakan kebutuhan lahan penanaman. Karena itu, lahan terbengkalailah yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi target ini, bukan dengan merusak lahan gambut atau hutan alam. Sehingga flora dan fauna Indonesia bisa tetap lestari. (Pul)

Baca juga:

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 1)

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 2)

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 3)

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 4)

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 5)

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 6)

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 7)

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 8)

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 10)

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 11)

Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 12 – Selesai)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.