Jakarta, Obsessionnews – Ini babak baru pesepakbolan Indonesia, setelah FIFA mengeluarkan sanksi untuk PSSI. Kemenpora sepertinya menganggap sikap FIFA hanya sekedar memberi isyarat jatuhkan sanksi jika pemerintah Indonesia terus campur tangan pada PSSI, atau dianggap sekedar gertak (bluffing). Hal ini juga ditengarai oleh pernyatan Menpora sebelumnya bahwa FIFA lagi terpuruk mengenai isu korupsi, hingga tidak mungkin beri sanksi.
Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Ode Ida, meyakini pernyataan tersebut niscaya masuk di telinga para petinggi FIFA. “Saya pikir pernyataan itu niscaya menyinggung perasaan para petinggi FIFA. Dianggapnya perilaku aktor identik dengan sistem kelembagaan,” kata La Ode kepada Obsessionnews.com, Minggu (31/5/2015).
La Ode menilai kemajuan sepak bola Indonesia akan kandas jika pihak pemerintah tetap memiliki karakter intervensi terhadap organisasi olah raga profesional yang induknya berlevel internasional. “Kalau begini jadinya olah raga tanah air akan selalu terpuruk. Barangkali perlakuannya disamakan dengan beberapa parpol yang sedang konflik internal dan mudah diobok-obok oleh oknum kekuasaan,” tandasnya.
Menurut La Ode, watak intervensi seperti tak bisa diterapkan di dunia olah raga khususnya sepak bola.” Di sinilah Menpora, Imam Nachrowi, perlu jadikan kasus PSSI ini sebagai pengalaman berharga yang tak boleh lagi terulang di masa datang. Bagi PSSI sendiri memang harus dibenahi, karena berbagai isu tentang buruknya manajemen termasuk isu mafia dan korupsi, harus dibersihkan,” desaknya.
Tetapi, lanjut La Ode, jika pemerintah memiliki niatan memperbaiki profesionalitas sepak bola Indonesia perlu langka-langkah yang elegan. “Sebab dampak pemberhentian aktivitas sepak bola Indonesia merugikan berbagai kalangan,” tegas mantan Aktivis ini.
“Terutama itu dari keluarga pemain yang tidak mendapat gaji atau terhentinya gaji, serta para pedagangan informal yang pendapatanya dari penyelenggaraan sepak bola. Ini artinya, pihak pemerintah (Kemenpora) harus beri kompensasi kepada pihak korban atas terhentinya kegiatan sepak bola di tanah air ini. Menpora tak boleh arogan dengan kebijakannya yang berdampak buruk itu. Biarkanlah organisasi olah raga profesional menata dirinya,” sarannya. (Asma)
