Rabu, 12 Agustus 20

Samad: Perppu Pimpinan KPK Syarat Kepentingan Politik

Samad: Perppu Pimpinan KPK Syarat Kepentingan Politik

Jakarta  – Komisi III DPR RI kembali menggelar rapat dengan pendapat bersama panitia seleksi KPK untuk membahas persiapan penetapan calon pimpinan KPK. ‎Salah satu agenda yang dibahas yakni mengenai permintaan Pansel KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengeluarkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Perrpu tersebut dikeluarkan untuk ‎menetapkan pengganti Wakil Ketua KPK Busryo Muqaddas. ‎Namun, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, Perppu tidak perlu dikeluarkan karena dianggap lebih bermuatan politis jika calon pimpinan KPK dipilih langsung melalui presiden. Pasalnya, Perppu juga dianggap tidak memenuhi syarat.

“Kita tidak mau kalau sampai mengeluarkan Perppu. Perppu itu dikeluarkan dalam keadaan darurat,” ujar Abraham, Senin (1/12/2014).

Menurut Abraham, saat ini keadaan di KPK tidak dalam posisi darurat. Ia merasa sudah cukup KPK dipimpin oleh 4 orang, apabila DPR belum bisa menetapkan satu calon pimpinan KPK untuk menggantikan Busryo. Maka tidak perlu dikeluarkan Perppu.

“Jadi kalau ada pendapat dan wacana 4 pimpinan KPK itu menjadi persoalan sama sekali tidak benar. Empat pimpinan KPK tidak jadi masalah‎,” terangnya.

Bahkan kata Abraham, KPK tetap bisa bekerja meski dipimpin oleh 2 orang. KPK lebih mempercayakan proses pemilihan pimpinan KPK diserahkan sepenuhkan kepada Komisi III yang memang punya tugas dan kewenangan untuk memilih dan menetapkan calon pimpinan KPK, dan siapapun calon yang akan terpilih DPR, KPK akan tetap mendukung.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengamanatkan pemimpin KPK berjumlah lima orang. Meski demikian, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin ‎ mengatakan,  kalau seandainya dua calon Pimpinan KPK, yakni Busyro Muqaddas dan Roby Arya Brata tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh DPR.

Maka, mau tidak mau pimpinan KPK sementara waktu ditetapkan hanya empat orang. Pemilihan, kata dia, akan dilakukan lagi pada sidang periode selanjutnya bersama seleksi empat pimpinan yang lain. Karena itu, Aziz menganggap pemerintah tidak perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu).

“Tidak ada yang melanggar apa alasanya,” jelasnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan dua calon itu ke Dewan. Dua nama itu adalah Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. Busyro kini masih menjadi Wakil Ketua KPK. Sedangkan Roby merupakan pegawai negeri di Sekretariat Kabinet. Ia menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional sejak 2011. Selain membantu presiden, Roby aktif mengajar di Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (Abn)

 

Related posts