Rabu, 20 Oktober 21

Saldi Isra: Plt Pimpinan KPK Harus Berani Teken Pakta Integritas

Saldi Isra: Plt Pimpinan KPK Harus Berani Teken Pakta Integritas
* Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang

Padang, Obsessionnews – Penggantian dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dengan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) dianggap sebagai pembenaran kriminalisasi terhadap KPK.

“Penggantian dua pimpinan KPK lalu mengangkat Plt ini dianggap oleh sebagian orang seperti mengiyakan atau membenarkan kriminalisasi yang dilakukan kepolisian kepada dua orang pimpinan KPK,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Saldi Isra usai berunjuk rasa penyelamatan KPK di Padang, Senin (23/2).

Menurut Saldi, untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap kelanjutan pemberantasan korupsi, Plt pimpinan KPK harus berani menandatangani pakta integritas, bahwa mereka bersih dari sikap conflict of interest atau konflik kepentingan. Pimpinan KPK harus berani secara jujur tidak mau mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang ada conflict of interest mereka dalam kasus yang ditangani.

Dia mengatakan,  Presiden Jokowi mestinya membentuk tim independen atau kelompok independen untuk meneliti apakah langkah hukum yang dilakukan kepolisian terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjajanto benar secara hukum atau tidak.

Apabila langkah itu dilakukan dan langkah hukum yang dilakukan kepolisian benar secara hukum, pemberhentian sementara bisa dilakukan. Akan tetapi kalau tidak benar secara hukum, bisa dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Jadi Presiden memerintahkan kepolisian mengeluarkan SP3 atau tidak melanjutkan dengan proses penuntutan dengan mengeluarkan deponeering. Hal itu pernah dilakukan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono dulu, ketika Cicak versus Buaya jilid I,” kata Saldi Isra.

Menurutnya, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto pasti  merasa diberlakukan tidak adil dengan keputusan untuk memberhentikan mereka. Akan berbeda halnya kalau ada tim independen yang menilai kelayakan atau kebenaran proses hukum yang mereka alami. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.