Kamis, 26 Mei 22

Salah Jurus Pemerintah Kutip Dana Ketahanan Energi dari Masyarakat

Salah Jurus Pemerintah Kutip Dana Ketahanan Energi dari Masyarakat
* Yusri Usman.

Jakarta, Obsessionnews – Ketika pemerintah mengumumkan bakal menurunkan harga jual eceran bensin premium dan solar pada 5 Januari 2016 mendatang, angin segar bertiup membuat sejuk. Tapi nyatanya, masih ada yang ditutupi di tengah rencana tersebut.

Kebijakan memungut duit dari penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang bakal digunakan sebagai dana ketahanan energi, justru melawan peraturan.

Keputusan tersebut, didasari pasal 30 Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 yang mengatur penelitian dan pengembangan teknologi penyediaan serta pemanfaatan energi didanai pemerintah pusat dan daerah, melalui APBN/ APBD, serta kalangan swasta. Jadi, tak tepat kalau Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sudirman Said menggunakan regulasi ini untuk mengutip dana dari masyarakat dalam hal penjualan BBM.

“Seharusnya melalui persetujuan DPR dan DPRD. Apalagi Peraturan Pemerintah belum ada yang dibuat untuk mengatur kegiatan ini masuk dalam ranah penerimaan negara bukan pajak ( BNPB),” kata pengamat energi Yusri Usman melalui pesan singkat kepada obsessionnews.com, Sabtu (26/12).

Keputusan Sudirman Said selaku Menteri ESDM pun kemudian dipertanyakan. Sebab pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan tak berdasar kajian mendalam soal landasan hukum.

“Dampak ekonomi kemampuan rata-rata rakyatnya dan sosial politiknya. Harusnya ditekan dulu Pertamina harus efisien dalam semua proses hulu ke hilirnya. Jangan ketidak efisienan yang mereka lakukan dibebankan ke rakyat. Enak bener ya,” kata Yusri.

Selanjutnya, Yusri melihat kebijakan paling anyar untuk menina-bobokan rakyat ini justru menjadi upaya pengalihan perhatian kasus besar yakni soal Kontrak Karya PT Freeport. (Mahbub Junaidi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.