Minggu, 29 Januari 23

Saksi Tergugat Tinggalkan Lokasi, Sidang PT IPU Ditunda

Saksi Tergugat Tinggalkan Lokasi, Sidang PT IPU Ditunda
* Yusril menyatakan bahwa berbagai fakta persidangan telah terungkap mulai dari bukti SK HPL hingga saksi terkait sengketa.

Semarang, Obsessionnews – Agenda sidang pembuktian saksi atas gugatan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) (sekarang PT Indo Permata Usahatama) terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terpaksa ditunda selama sepekan. Hal ini disebabkan saksi pihak Gubernur selaku tergugat 1 meninggalkan lokasi persidangan. Sebagaimana disampaikan Asisten Perdatan dan Tata Usahan Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Mia Amiati yang mengaku tidak bisa menghadirkan kelima saksi tersebut.

“Saksi tadi hadir Yang Mulia, karena sesuatu hal terkait ada acara penting, jadi tidak bisa hadir. Kami juga tidak bisa memaksa saksi, karena saksi termasuk orang penting. Saksi ada lima semuanya tidak bisa hadir Yang Mulia,” terang Mia, Kamis (21/5/2015).

Majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto memutuskan persidangan digelar pada Kamis, 28 Mei 2015 mendatang dengan agenda pembuktian saksi turut tergugat III di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Menanggapi ketidaksiapan pihak tergugat, kuasa hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono mengungkapkan kekecewaannya kepada majelis hakim. “Apabila memang tidak siap dikatakan sejak awal saja Yang Mulia,” ujarnya kesal.

Sementara itu, kuasa hukum PT. IPU, Yusril Ihza Mahendra, mengaku pihaknya telah menyerahkan 360 bukti berupa surat-surat 360 serta menghadirkan sembilan saksi terkait gugatan kliennya.

“Kami hadirkan 4 saksi fakta diantaranya selaku pemilik atau pengarap tambak yang terletak di Kelurahan Tawangsari dan telah dibebaskan dan telah menerima ganti rugi untuk keperluan HPL PRPP, dan 2 saksi anggota pengurus yayasan PRPP bidang fisik dan prasarana serta anggota tim penyusun buku memori serah terima pengurus yayasan PRPP,” terang mantan Menteri Hukum dan HAM RI usai sidang berlangsung.

Selain itu, ia juga menghadirkan dua orang saksi juru ukur yang memploting dan mengeset data gambar ke lokasi yang dikehendaki guna pengukuran gambar rencana blok ke lapangan.

Maka dari itu, ia menyimpulkan bahwa fakta-fakta persidangan telah terungkap. Diantaranya berdasarkan laporan keuangan yayasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) dalam buku memori serah terima yayasan PRPP 1985-1989 dalam bukti P-29C, P-65A dan bukti P-29I-29R, 30E serta berita acara pembayaran tunai /konsinyasi PN Semarang. Atas fakta yang ada Yusril menyatakan telah diterbitkan 4 SK Hak Pengelolaan Lahan (HPL) maupun sertifikat HPL tercatat atas nama Pemprov Jateng dengan luas ±237 Ha.

Hal itu terdiri dari HPL seluas ±26,5 Ha dengan biaya yang dananya dari APBD Pemprov Jateng Tahun 1985-1986 dan Kotamadya Tahun 1985-1986, sementara dari luas itu pembebasan tanah seluruhnya dengan dana/uang dari PT.IPU.

“Berdasarkan surat keterangan Kepala Kelurahan Tawangaglik Kidul untuk tanah Aanslibing (tanah timbul) tercatat atas nama PRPP atau tambak baru belum diisi dan ditulis luasan obyek tanahnya dalam bukti P-32B, bukti P-32, bukti P-37B,dan bukti 37 ditemukan fakta bahwa obyek masih berupa laut seluas ±293.262 M2 yang dibuat seolah-olah sudah ada tanahnya dan dimasukan menjadi bagian dari obyek tanah seluas ±1.1511.500M² dalam permohonan HPL yang sudah diterbitkan SK HPL dengan keputusan mendagri (bukti P-46),” tutup pakar Hukum Tata Negara tersebut.

Agus Dwiwarsono menambahkan pihaknya masih memiliki bukti seperti buku perkembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan PRPP Jateng tahun 1986-1991. Begitu juga bukti lain layaknya surat salinan keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jateng tentang pembentukan tim penyusun buku perkembangan PRPP provinsi daerah tingkat I Jateng tahun 1991 yang ditandatangani Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jateng waktu itu, Ismail. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.