Senin, 27 September 21

Saat Dirut LPDB Bicara Soal Duplikasi Pembiayaan APBN

Denpasar, Obsessionnews.com – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial akhir-akhir ini menyeroti soal duplikasi pembiayaan terhadap koperasi dan UMKM. Akibat terjadinya duplikasi pembiayaan itu berdampak pada tidak efektifnya dana APBN yang diperuntukan bagi perkuatan permodalan para pelaku usaha.

Pernyataan itu diungkapkan Kemas dalam rapat koordinasi kerja sama program penyaluran pinjaman/ pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM dengan pemerintah daerah di Denpasar, Bali, Kamis (27/4/2017). Rapat ini mengambil tema “Melalui Dana Bergulir LPDB-KUMKM, KUMKM Maju Berkembang dan Rakyat Sejahtera”.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Deputi bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, Direktur Umum dan Hukum LPDB Sutowo, Direktur Pengembangan Usaha LPDB Adi Trisnojuwono, serta Direktur Keuangan LPDB Fitri Rinaldi, perwakilan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan para kepala dinas koperasi dan UKM dari seluruh Indonesia.

“Kalau melihat fenomena pembiayaan sekarang, sekarang banyak pembiayaan-pembiayaan tumbuh yang bersumber dari APBN sehingga kurang efektif, terjadi duplikasi pembiayaan. Sebagai contoh ada koperasi dan UKM yang menerima lebih dari 2 atau 3 sumber, ini terjadi ketidakadilan,” ungkap Kemas.

Oleh karena itu, Kemas menegaskan perlu dibentuk suatu badan khusus yang bisa mengontrol penyaluran pembiayaan kepada koperasi dan UMKM. Badan ini bisa merupakan gabungan beberapa lembaga yang selama ini menangani masalah pembiayaan koperasi dan UMKM yang nantinya berada di bawah presiden langsung. Misalnya merger antara LPDB dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

“Saya mengusulkan merger LPDB dengan lembaga lain dibawah satu kontrol, presiden sehingga kita tahu nama koperasi mana saja yang sudah diberikan pembiayaan dan mana yang belum,” ujar Kemas.

Usulan ini sudah disampaikan Kemas saat bertemu Presiden Jokowi dan dalam Focus¬† Group Discussion (FGD) dengan tema “Skema Baru Bagi Pembiayaan UKM” di kantor Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Menurut Kemas, usulan ini penting sebagai solusi untuk mengatasi masalah LPDB yang tidak memiliki cabang di daerah.

“Kita sudah punya standar ISO 9001 sehingga tidak ada kredit fiktif karena penandatangan akad di depan notaris, terkadang yang salah urus adalah pengurus koperasi itu sendiri. Ini penyakit lama yang perlu kita benahi,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring mengatakan sebelum dibentuk badan khusus, LPDB perlu mengoptimalkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan BLUD di daerah. Sehingga penyaluran dana bergulir (pembiayaan) dapat dilakukan tanpa duplikasi, begitu juga akan memudahkan memonitoring dan evaluasi.

“Bagaimana tidak terjadi overlaping, ya ini melalui BLUD yang punya database yang ada di daerah itu. Tidak hanya lewat LPDB, BLUD bisa juga memantau para koperasi dan UMKM yang memperoleh bantuan. Itu akan memperkuat kerja sama kita,” kata Meliadi.

Menurut Meliadi LPDB bisa menjadikan BLUD sebagai salah satu strategic partner untuk mempercepat penyarapan dan bergulir. Tanpa kerja sama dengan pihak lain, LPDB akan kesulitan mengejar target penyaluran yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2017 ini yakni sebesar Rp 1,5 triliun.

“Ini kelihatannya sepele, tapi ini harus dilakukan karena tanpa ini susah kita untuk tingkatkan penyaluran. Sekarang yang Rp 1,5 triliun itu saja kita masih kewalahan, ini artinya perkerjaan rumah masih besar, segala upaya harus dilakukan,” pintanya.

Namun menurut dia, pembentukan BLUD dana bergulir daerah harus dibarengi dengan pembuatan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukumnya. Sejauh ini ada 5 (lima) provinsi dan 14 kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda. Sehingga perlu sosialisasi yang intens ke daerah-daerah lain.

“Kita fokus kerja sama dengan daerah bentuk BLUD dan evaluasi. Sambil evaluasi kita sosialisasi ke daerah supaya Perda bisa cepat. Jadi tidak ada yang tidak muingkin, perlu pendalaman dan komunikasi yang baik,” kata Meliadi. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.