Rabu, 17 Juli 19

RUU ‘Pro China’ Cuma Ditunda, Warga Hong Kong Tetap Demo

RUU ‘Pro China’ Cuma Ditunda, Warga Hong Kong Tetap Demo
* Para pemrotes menolak penangguhan yang diajukan pemerintah Hong Kong. (BBC)

Ratusan ribu massa tetap akan terus melakukan aksi demonstrasi di Hong Kong meski pemerintah sudah memutuskan untuk menunda RUU ‘pro China’ yang kontroversial. Rancangan Undang Undang (RUU) Ekstradisi berhasil menekan rezim pemerintah Hongkong.

Bahkan, para pemimpin demo mendesak Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam untuk mengundurkan diri dan secara permanen membatalkan rencana tersebut.

RUU kontroversial tersebut menyebabkan demonstrasi besar-besaran selama sepekan. Para pengunjuk rasa prihatin dengan meningkatnya pengaruh Beijing di Hong Kong.

Hong Kong adalah bekas koloni Inggris, tetapi dikembalikan ke pemerintahan China pada tahun 1997 di bawah kesepakatan “satu negara, dua sistem” yang menjamin tingkat otonomi Hong Kong.

Jimmy Sham, dari kelompok protes Civil Human Rights Front, mengatakan unjuk rasa hari Minggu akan berjalan sesuai rencana, menggambarkan pengumuman penangguhan RUU serupa “pisau” yang telah ditusukkan ke kota.

“Ini hampir mencapai jantung kami. Sekarang pemerintah mengatakan mereka tidak akan mendorongnya, tetapi mereka juga menolak untuk menariknya,” katanya seperti dilansir BBC News Indonesia, Minggu (16/6/2019).

Aksi demo di Hong Kong

Carrie Lam mengatakan diriya telah mendengar seruan agar pemerintah “berhenti sejenak dan berpikir”.

“Saya merasa kesedihan dan penyesalan mendalam bahwa kekurangan dalam kerja kami—dan beragam faktor lainnya—telah memicu kontroversi yang substansial,” ujarnya.

Dia juga mengatakan urgensi untuk meloloskan RUU tersebut sebelum akhir periode legislatif “mungkin tak lagi ada”. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa tagihan itu akan ditangguhkan secara permanen.

Pemerintah berargumen RUU ekstradisi yang diusulkan akan “menutup celah” sehingga kota itu tidak akan menjadi tempat yang aman bagi para penjahat, menyusul kasus pembunuhan di Taiwan.

Namun para pengkritik mengatakan undang-undang itu akan mengekspos orang-orang di Hong Kong ke sistem peradilan China yang sangat cacat dan mengarah pada erosi lebih lanjut terhadap independensi peradilan kota itu.

Kementerian luar negeri China secara terbuka mendukung Lam setelah pengumumannya. “Pemerintah Pusat China menyatakan dukungan, rasa hormat dan pengertian terhadap keputusan pemerintah [Hong Kong],” kata juru bicara Geng Shuang dalam sebuah pernyataan.

Di tengah-tengah debat internasional tentang Hong Kong, ia juga memperingatkan bahwa “urusannya murni urusan dalam negeri China yang tidak mengganggu negara, organisasi atau individu mana pun”.

Carrie Lam mengumumkan penangguhan RUU Ekstradisi. (BBC)

Apa kontroversi di balik RUU Ekstradisi?
RUU tersebut akan memungkinkan pihak berwenang di China daratan, Taiwan, dan Makau mengekstradisi tersangka yang dituduh melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Permintaan kemudian akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus.

Para pejabat Hong Kong mengatakan pengadilan Hong Kong akan memiliki keputusan akhir mengenai apakah akan memberikan permintaan ekstradisi seperti itu, dan tersangka yang dituduh melakukan kejahatan politik dan agama tidak akan diekstradisi.

Namun, para penentang RUU Ekstradisi mengatakan orang-orang akan dikenakan penahanan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil dan penyiksaan di bawah sistem peradilan China.

Rancangan undang-undang terbaru mengemuka setelah seorang pria Hong Kong berusia 19 tahun diduga membunuh pacarnya yang berusia 20 tahun saat mereka berlibur di Taiwan bersama pada Februari tahun lalu. Pria itu melarikan diri dari Taiwan dan kembali ke Hong Kong tahun lalu. (*/BBC)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.