Sabtu, 25 September 21

RUU Pertanahan Solusi Konflik dan Sengketa Pertanahan

RUU Pertanahan Solusi Konflik dan Sengketa Pertanahan

Malang, Obsessionnews – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyepakati untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanahan masuk sebagai agenda legislasi prioritas pada tahun 2015 ini. Hal itu menyikapi banyaknya laporan atau pengaduan atas konflik dan sengketa pertanahan yang masuk ke DPD. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam.

Masalah pertanahan adalah  salah satu isu strategis yang selama ini menjadi konsen dari Komite I DPD RI. Pada periode sebelumnya (2009-2014), Komite I DPD RI telah menyusun RUU Hak Atas Tanah dan RUU Pengadilan Agraria, meskipun sampai saat ini belum dibahas dan diputuskan menjadi Undang-undang.melalui penyusunan RUU Pertanahan ini, kedua subtansi dari RUU tersebut, yakni hak atas tanah dan pengadilan agraria menjadi salah satu materi dalam RUU Pertanahan ini.

“Konflik dan sengketa pertanahan yang semakin marak dan diikuti dengan jumlah korban yang signifikan. Bukan hanya kerugian material yang dialami pihak yang berkonflik tetapi tak sedikit korban nyawa,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Uji Sahih RUU Tentang Pertanahan di Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Kamis (11/6).

Muqowam2

Ia menuturkan selama ini kebijakan bagaimana mengatasi persoalan konflik agraria masih belum jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, kata dia, belum memuat substansi yang eksplisit dan lengkap untuk dapat dijadikan landasan mengatasi dan mengelola konflik.

“Untuk itu, dalam penyusunan RUU Pertanahan perlu dicantumkan ketentuan yang dapat dijadikan acuan untuk menangani konflik yang sudah berlangsung sekarang ini dan mengantisipasi konflik di masa yang akan datang,” terang dia.

Ia menegaskan substansi dalam RUU Pertanahan nantinya bisa menjadi penyelaras antara UU Agraria dengan UU sektoral lainnya. Kini, DPD tengah menyiapkan draf RUU Pertanahan dengan menampung aspirasi masyarakat dari tiga tempat, yakni Malang (Jawa Timur), Mataram (Nusa Tenggara Barat) dan Riau. DPD pun berkomitmen akan merampungkan draf RUU tersebut pada 25 Juni mendatang. Draf tersebut nantinya akan dibawa dan dibahas bersama-sama dengan Komisi II DPR RI.

Muqowam3

Diungkapkan Muqowam, ada ratusan ribu kasus terkait sengketa dan konflik pertanahan saat ini. Baik itu antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan adat, masyarakat dengan perusahaan, maupun masyarakat dengan pemerintah. Ia mencontohkan regulasi hukum antara masyarakat dengan BUMN.

“Untuk mengeluarkan tanah dari akses sebuah BUMN harus ada keputusan menteri BUMN. Tanah-tanah tersebut jelas milik masyarakat, yang selama ini terakomasi dianggap sebagai asetnya BUMN, yang harus izin dulu ke BUMN. Ini yang dirugikan siapa? Kan rakyat. Ini harus diharmonisasikan dulu,” paparnya.

Contoh lainnya, sengketa antara Sultan Kutai Kartanegara dengan PT. Pupuk Kaltim terhadap ratusan hektar di Kalimantan Timur. Posisi Kerajaan Kutai tersebut, ujarnya, belum dialokasikan dalam UUD 1945. Hal itu mengakibatkan posisi Kerajaan Kutai menjadi lemah sehingga tidak bisa menuntut apapun. “Dalam UU ini nantinya harus diberikan kanal atau norma terhadap konflik, sengketa dan perselisihan tersebut,” tambahnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.