Imar
Jakarta-Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh menyayangkan insiden mengamuk di depan kantor KJRI Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu (9/6/2013) sore karena protes pelayanan KJRI yang tidak maksimal dalam melayani permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk TKI.
“Pembakaran KJRI nampak sebagai puncak amarah para TKI yang tidak juga jelas status mereka.
Ini jelas menambah tumpukan masalah TKI yang tak kunjung terselesaikann,”tegas Poempida di Jakarta, Senin (10/6/2013).
Bahkan Poempida menilai insiden itu karena lemahnya kewenangan Kemnakertrans dan BNP2TKI untuk menangani masalah ini.
“Sepengetahuan saya demo TKI di KJRI sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini,”ujarnya.
Terhadap masalah ini, Poempida mengaku pernah mempertanyakan dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menakertrans.
“Dua minggu yang silam saya sempat menanyakan pada Raker Komisi 9 dengan Menakertrans tentang proses amnesti bagi TKI yang “overstay” di Saudi Arabia,”ungkapnya.
Bahkan, tambah dia pada Minggu lalu pun dirinya menanyakan kepada BNP2TKI hal yang sama, saat pembahasan RAPBN-P 2013.
“Saya pun telah melaporkan adannya 300an TKI yang terkatung-katung di Saudi Arabia,”jelasnya.
Untuk mengatasi masalah itu, dirinya mengingatkan kembali pimpinan DPR untuk segera membentuk Timwas TKI karena pengaruh politis DPR sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah lintas sektoral dan lintas nasional.
“Penyelesaian masalah TKI yang menumpuk ini dapat diakselerasi jika DPR dapat memaksimalkan hak pengawasannya secara intensif,”pungkasnya.
