Rusia menekankan urgensi upaya Taliban untuk membentuk pemerintahan inklusif, dan mengumumkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB siap untuk mencabut sanksi Taliban.
Utusan khusus Presiden Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov, Senin (25/10/2021), kepada kantor berita Rossiya Segodnya mengatakan, “Kelompok Taliban harus mengambil langkah-langkah berani untuk membentuk pemerintahan inklusif.”
Kabulov membantah informasi bahwa pemerintah Rusia menetapkan batas waktu kepada Taliban untuk membentuk pemerintahan inklusif di Afghanistan.
“Kami tidak berkewajiban menetapkan batas waktu bagi Taliban sebagai program bagi pekerjaan-pekerjaan mereka di masa depan,” tandasnya.
Menurut Zamir Kabulov, PBB siap untuk mencabut sanksi-sanksi Taliban, dan ini hanya masalah teknis, dan Rusia siap menyelesaikannya.
Janji Taliban Bentuk Militer Kuat di Afghanistan
Penjabat Kementerian Pertahanan di pemerintahan Taliban menyatakan, pihaknya tengah berusaha membentuk militer yang sistematis di Afghanistan untuk membela perbatasan negara ini.
Mohammad Yaqoob Mujahid di pesannya mengatakan tengah berupaya membentuk sebuah tentara nasional independen untuk melindungi kedaulatan wilayah dan zona udara Afghanistan.
Ia kembali menekankan bahwa Afghanistan tidak akan menjadi zona untuk menyerang negara lain.
Ia menjanjikan akan dibentuk sebuah militer reguler dengan peralatan canggih, di mana melindungi perbatasan negara ini menjadi prioritasnya.
“Kami tidak akan mengijinkan siapa pun menyerang wilayah Afghanistan,” tegas Mohammad Yaqoob Mujahid.
Statemen penjabat Kemenhan Taliban terkait upaya membentuk sebuah militer sistematis di Afghanistan untuk melawan ancaman dan membela perbatasan negara ini selain sebuah tujuan jangka panjang, juga didorong oleh kondisi beberapa pekan terakhir di negara ini, di mana ancaman kelompok teroris Daesh (ISIS) meningkat drastis.
Aksi teror dan kejahatan Daesh dalam dua pekan berturut-turut terhadap jamaah shalat Jum’at Syiah di Negara Bagian Kunduz dan Kandahar mengakibatkan ratusan jamaah tewas dan terluka. Aksi teror ini menuai kecaman keras baik di dalam maupun luar negeri.
Dua serangan teror Daesh yang menimbulkan korban besar, membuat pemerintah Taliban mendapat kritik dan protes luas. Tentu saja hal ini juga membuat posisi milisi Taliban sebagai pemimpin pemerintahan di opini publik Afghanistan menjadi lemah.
Meski sejumlah petinggi Taliban dalam beberapa pekan lalu menganggap Daesh bukan ancaman serius bagi milisi ini dan Afghanistan, tapi kendala mendalam keamanan akibat serangan mematikan Daesh di negara ini mengindikasikan bahwa rakyat tak berdosa Afghanistan khususnya etnis Syiah menjadi korban sikap meremehkan pemerintah Taliban atas ancaman kelompok teroris Takfiri ini.
Anggapan petinggi Taliban adalah setelah menaklukan Kabul dan pihak seberang kalah di perang ini, kelompok teroris Daesh secara bertahap akan menghentikan aksinya di negara ini karena takut menghadapi Taliban, tapi transformasi menunjukkan berbeda dengan prediksi anggota senior Taliban.
Shukria Barakzai, mantan anggota parlemen Afghanistan mengatakan, “Jika Taliban tidak melakukan langkah serius mengendalikan Daesh dan mencegah perang sektarian, maka Afghanistan akan menghadapi krisis serius dan di setiap sudut negara akan terjadi bentrokan dan kekerasan dengan mengatasnamakan etnis dan mazhab.”
Karena pemerintah Taliban telah dituduh gagal memberikan keamanan dan melawan kelompok teroris Daesh di Afghanistan, masalah pembentukan tentara reguler dan kuat untuk memerangi ancaman internal dan mempertahankan perbatasan menjadi agenda penjabat menteri pertahanan Taliban.
Ada pandangan bahwa jika Taliban tidak dapat mencegah aksi-aksi pengobaran instabilitas dan mematikan dari kelompok teroris Daesh di Afghanistan dan memberikan keamanan bagi semua orang, terutama minoritas di negara itu, maka akan ada ketidakpercayaan yang meluas di antara warga Afghanistan tentang kemampuan pemerintah Taliban menerapkan keamanan dan stabilitas. Selain itu akan terbuka peluang lebar bagi anasir pengobar instabilitas di Afghanistan. (ParsToday/Red)
