Rabu, 3 Juni 20

Ruhut: SBY Bertemu Jokowi, Bukan Isyarat Demokrat Gabung KIH

Ruhut: SBY Bertemu Jokowi, Bukan Isyarat Demokrat Gabung KIH

Jakarta – Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menegaskan bahwa tidak ada jaminan Partai Demokrat akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), meski Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Menurutnya, Demokrat tetap konsisten menjadi partai penyeimbang yakni dengan memposisikan diri berada di luar kekuasaan pemerintah. Namun, tetap mengawal dan mengkritisi apa yang menjadi kebijakan pemerintah. “Sejak awal kami katakan, Demokrat tetap menjadi partai peyeimbang,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (9/12/2014).

Sebagian pihak menduga, pertemuan antara SBY dan Jokowi di Istana Negara Senin kemarin, menjadi titik awal merapatnya Demokrat dengan pemerintah. Pasalnya, mereka sudah sepakat untuk mendukung Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada secara langsung, dan menolak Pilkada melalui DPRD.

Pertemuan tersebut dilakukan setelah sebelumnya Demokrat kecewa dengan salah satu anggota partai Koalisi Merah ‎Putih (KMP) yakni Partai Golkar yang resmi telah menolak Pilkada langsung. Keputusan Golkar yang disampaikan oleh Ketua Umumnya Aburizal Bakrie pada saat Munas di Bali dianggap telah melanggar kesepakatan.

“Sebenarnya SBY sudah mendengar isu penolakan itu sejak lama,” ‎katanya.

Meski demikian, Ruhut yakin Perppu itu pada nantinya akan diterima oleh mayoritas anggota DPR. ‎Lantaran keputusan Partai Demokrat untuk mendukung Pilkada langsung juga didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat di DPR. “Perpu itu merupakan warisan pemerintahan SBY untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan Jokowi juga mendukungan itu,” terangnya.

Diketahui, SBY mengeluarkan Perppu pada saat masih menjabat sebagai presiden, tepatnya menjelang akhir pemerintahannya. ‎Perppu diterbitkan menyusul maraknya protes masyarakat yang ingin mempertahankan sistem pemilihan langsung akibat pemberlakuan UU Pilkada. Kini Nasib perpu itu akan ditentukan DPR pada masa sidang tahun 2015. (Abn)

 

Related posts