Jumat, 17 September 21

Ruhut Salut Sekaligus Pesimis Kasus HAM Bisa Tuntas

Ruhut Salut Sekaligus Pesimis Kasus HAM Bisa Tuntas

Jakarta, Obsessionnews – Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul mengaku salut dengan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang berani membongkar kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Namun, disisi lain ia juga pesimis rencana tersebut akan berjalan sesuai dengan harapan.

“Ya kalau aku sebenarnya dengan rencana mereka melanjutkan proses kasus pelanggaran HAM kita apresiasi. Namun dari semua yang dilakukan mulai dari zaman reformasi hingga saat ini belum ada hasil maka’a aku pesimis itu bisa diselesaikan,” kata Ruhut di Gedung DPR, Selasa (26/5/2015).

Politisi Partai Demokrat mengaku tidak yakin pemerintah bisa menemukan pelaku pelanggaran HAM di masa lalu. Sebab, wacana itu sudah pernah digulirkan oleh pemerintahan sebelumnya pasca reformasi. Nyatanya kata Ruhut, pemerintah tidak sanggup untuk menemukan aktornya.

Disamping itu, menurut Ruhut penanganan kasus pelanggaran HAM nantinya akan terbenturkan dengan kepentingan tertentu. Dimana pemerintah tidak berdaya bila dihadapkan dengan kepentingan kekuasaan, dan ‎akhirnya kasus ini berhenti lagi, kemudian akan menjadi PR bagi pemerintah selanjutnya.

“Karena itulah jangan terlalu yakin lah mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Apalagi kasus-kasus itu sudah lama sekali. Kita gak tau siapa otaknya apa masih hidup atau sudah mati. Apalagi mau pakai cara aspek rekonsiliasi atau aspek yuridis itu pasti akan mentok, pesimis aku lihatnya,” jelas Ruhut.

Sebelumnya Kejaksaan Agung sudah membentuk tim gabungan untuk menuntaskan kasus HAM. Tim itu terdiri dari Badan Intelijen Negara (BIN) Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Komisi Nasional HAM, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Jaksa Agung, HM Prasetyo  pihaknya sudah memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang pernah menumpuk berkasnya di Kejagung. Pasalnya, ia tidak ingin kasus pelanggaran HAM itu nantinya menjadi beban yang menyandera Pemerintahan Jokowi-JK.

“Intinya kita semua sudah sepakat dan memiliki pemahaman yang sama untuk bagaimana perkara pelanggaran HAM yang berat dan selama ini selalu menyandera kita, bisa diselesaikan dengan cepat,” ujar Prasetyo.

Beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang nanti akan ditangani pihak Kejagung di antaranya adalah pelanggaran HAM di tahun 1965-1966. Kemudian pelanggaran HAM di kasus Semanggi I dan II pada era reformasi dan kasus penghilangan aktivis pada tahun 1998. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.