Kamis, 29 September 22

Ruhut: Keributan di DPR Bukan untuk Kepentingan Rakyat

Ruhut: Keributan di DPR Bukan untuk Kepentingan Rakyat
Jakarta – Sudah lebih dari satu bulan perselisihan di DPR RI antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo Subianto dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Presiden Joko Widodo masih saja belum menemui titik terang meski sudah ada kesepakatan bagi keduanya untuk mengambil jalan damai. Namun, tetap saja konflik di DPR banyak membawa dampak negatif.

Anggota DPR dari Komisi III Ruhut Sitompul sangat menyayangkan adanya kisruh para anggota dewan di DPR. Menurutnya, apa yang mereka perebutan di DPR  ‎sejatinya bukan untuk mewakili kepentingan rakyat melainkan hanya untuk kepentingan kelompok dan partainya. Untuk itu, Ruhut juga merasakan lebih banyak dampak negatifnya dari pada positifnya.

Sebagai anggota DPR Ruhut mengatahui DPR memiliki banyak tugas dan fungsi, yang paling pokok ada tiga yakni berkaitan dengan legeslasi (membuat undang-undang), menyusun anggaran, dan juga fungsi pengawasan.  Ketiga tugas itu kata Ruhut sampai saat ini belum bisa dijalankan akibat dari adanya konflik DPR yang berlarut-larut.

Berkaitan dengan dengan persoalan undang-undang, Ruhut mengakui banyak sekali undang-undang yang tertunda pembahasanya karena adanya konflik tersebut. Semua partai tengah sibuk memikirkan kepentingannya masing-masing, padahal pekerjaan DPR sudah banyak yang menanti di depan mata.

‎”Gimana kita mau kerja bahas undang-undang kalau semua komisi diundang nggak ada yang datang. Ini kan jadi terganggu,” ujar Ruhut kepada Obsessionews.com, Kamis (13/11/2014).

‎Ruhut mengingatkan bahwa DPR adalah mitra kerja pemerintah. Apabila perselisihan ini terus berlanjut maka secara otomatis akan menghambat kinerja pemerintah. Terlebih di DPR KIH yang merupakan partai pendukung Jokowi. “Semua pembantu presiden kan mitra 11 komisi itu, kami sebagai badan legeslasi ada undang-undang yang dibuat oleh komisi otomatis ya tergangg‎u,” katanya.

Kemudian berkaitan denga persoalan anggaran, seiring berjalannya waktu pasca Jokowi melantik kabinet kerjanya, pemerintah sudah mulai bekerja salah satunya dengan meluncurkan tiga kartu sakti yakni, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtra. Mestinya kata Ruhut, dengan adanya program kerja dari pemerintah, DPR saat ini sudah mulai membahas mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut.

“Ini kan kita belum bisa melakukan karena DPR masih terbelah,” terangnya.

Lebih lanjut mengenai tugas pengawasan, kata Ruhut bagaimana mungkin pengawasan kita akan optimal dengan daya kritis yang tinggi, sementara mengenai persoalan legeslasi dan anggaran saja DPR masih belum bisa bekerja. Semua masih diributkan pada pembagian alat kelengkapan dewan dan pimpinan komisi.

Namun, Ruhut masih mau mengkritisi kinerja dengan adanya tiga kartu sakti tersebut. Pertama Ruhut mengapresiasi kabinet Jokowi yang sudah mengeluarkan kartu layanan bagi masyarakat. Ia percaya program itu akan membantu masyarakat miskin. Hanya saja, politisi Partai Demokrat itu‎ ingin menanyakan kejelasanya.

“Kartu itu bagus tapi harus mendetail karena itu sudah teknis. Siapa yang dibagi itu, karena jangan nanti sembarang dibagi tapi tidak dihitung, dengan anggaran yang sedemikian besar banyak rakyat yang tidak bisa merasakan kartu itu,” jelasnya.

Untuk itu dengan banyaknya hal yang negatif dari perselisihan itu, maka tidak heran Ruhut mengatakan selama satu bulan lebih ini DPR hanya memakan gaji buta, karena secara tidak langsung mereka belum disibukkan dengan kerja-kerja yang profesional yang memang sudah menjadi tugas dan fungsi DPR. (Abn)

Related posts