Senin, 8 Maret 21

Rugikan Rp8,7 Miliar, Kejari Jelaskan Dugaan Korupsi di BPR BKK Kebumen

Rugikan Rp8,7 Miliar, Kejari Jelaskan Dugaan Korupsi di BPR BKK Kebumen
* Kepala Kejari Kebumen Slamet Riyanto. (Foto: K24)

Kebumen, Obsessionnews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen, Jawa Tengah, sedang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh nasabah Bank BPR BKK Kebumen terkait pemberian kredit senilai Rp13,8 miliar pada 2011 lalu.

Dalam kasus ini dua orang sudah ditetapkan tersangka, yakni Giyatmo selaku nasabah atau kreditor dan Kasimin pihak pegawai Bank BPR BKK Kebumen selaku direktur marketing. Keduanya bahkan sudah dimasukan dalam sel rutan Kebumen.

Kasus ini sebenarnya bukan barang baru, sebab pada 2015 lalu, Kejaksaan juga pernah mengusut kasus ini dengan tersangka yang sama. Pada saat itu, Giyatmo bersama tersangka lain disangka melakukan tindak pidana penipun dan pencucian uang dari hasil pinjaman kredit usaha ke bank milik BUMD Kebumen ini sebesar Rp13,8 miliar.

Kasus itu pun sudah divonis pengadilan, Giyatmo menjalani masa hukuman penjara 3,5 tahun, dan sudah keluar tahanan pada 2018 lalu. Bagai gayung bersambut, sudah lama tak terdengar, tiba-tiba kasus ini kembali muncul ke permukaan. Giyatmo kembali ditetapkan sebagai tersangka.

Namun kali ini, ia ditetapkan sebagai tersangka bukan kaitanya dengan penipuan dan pencucian uang, melainkan tindak pidana korupsi. Karena dalam proses peminjaman kredit usaha sampai tahap pengembalian, diduga ada uang negara yang dirugikan, yakni kurang lebih Rp8,7 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, Slamet Riyanto mengatakan, dalam kasus ini, pihaknya menyatakan sudah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan para tersangka. Dalam proses pencarian kredit usaha, Jaksa melihat ada sesuatu yang ganjal, mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Jadi pada pencairan kredit 2011 lalu, ini pendapat penilaian yang kurang bagus. Baik dari pengawas internal, maupun dari masyarakat,” ujar Slamet saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (23/2).

Slamet mengatakan, kasus kredit ini memang sebelumnya pernah diusut, terkait dengan penipuan investasi bodong dan pencucian uang yang menyeret nama Giyatmo dan Dirut Bank BPR BKK Kebumen, Budi Santoso. Dalam perkembangannya Kejari Kebumen tertarik untuk mengembangkan kasus ini.

Menurut Slamet, dari proses pengajuan sampai tahap pencarian kredit diduga banyak ditemukan masalah. “Kami tertarik untuk mendalami lebih jauh apakah ini hanya terkait dengan investasi bodong, atau ada kaitanya dengan kredit yang dikucurkan oleh BPR BKK Kebumen,” tuturnya.

“Dari hasil temuan kami, ternyata banyak ditemukan penyimpangan. Khususnya terkait dengan pengajuan kredit, dan pengucurannya. Sampai dengan upaya pengembalian yang dilakukan kreditor, juga terdapat kejanggalan-kejanggalan,” tambah Slamet menjelaskan.

“Oleh karena itu kami penyidik berkeyakinan ada permufakatan yang mencoba ‘mengakali’ proses pencairan kredit di bank rakyat ini. Sampai pada saat sekarang dalam catatan keuangan Bank BPR BKK Kebumen ini mengalami devisit keuangan sebesar Rp8,7 miliar,” jelas Slamet.

Adapun dugaan korupsinya, Slamet menyebut, uang bisa dicairkan pihak bank tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Lalu batas agunan juga disebut tidak terpenuhi. Namun entah kenapa kredit itu, akhirnya tetap bisa dicairkan oleh mereka yang punya wewenang.

“Memang tersangka Giyatmo sudah mengembalikan seluruh pijaman kredit itu pada 2011 juga. Namun kita ketahui uang digunakan untuk mengembalikan itu berasal dari tindak kejahatan yang melanggar hukum, yaitu investasi bodong yang dilakukan oleh Giyatmo dan rekannya,” ucapnya.

Berdasarkan putusan pengadilan kata Slamet, uang yang dibayarkan oleh Giyatmo kepada BPR BKK Kebumen harus dikembalikan kepada korban dari investasi bodong Giyatmo. Sehingga BPR BKK Kebumen akhirnya mengalami kerugian negara sebesar Rp8,7 miliar.

“Pertanyaan mendasar adalah kok bisa uang hasil kejahatan dipakai untuk melunasi pinjaman ke Bank BPR BKK Kebumen. Nah sampai saat ini belum ada orang yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hilang uang sebesar Rp8,7 miliar itu,”jelasnya.

Uang hasil pinjaman kata Slamet, juga tidak sesuai peruntukannya. Artinya sebagian peruntukannya digunakan untuk kepentingan lain, yaitu untuk modal investasi, sampai ada korban yang merasa dirugikan.

Slamet juga menegaskan, pihaknya masih terus mendalami kasus ini. Karena tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam permufakatan jahat ini. Sehingga proses penyelidikan dan pengumpulan data dan barangbukti lain masih terus dilakukan.

Termasuk kata dia, penyidik kejaksaan sudah melakukan penggeledahan di kantor BPR BKK Kebumen. Dari hasil penggeledahan itu, penyidik sudah mengamankan dokumen-dokumen yang diduga ada kaitanya dengan korupsi dalam pinjaman kredit usaha kepada Giyatmo.

Giyatmo sendiri saat ditemui di rutan dirinya tetap membantah melakukan tindak pidana korupsi. Karena ia mengaku tidak pernah memberikan suap dalam proses pinjaman kredit ini. Bahkan seluruh utang sudah dikembalikan semua ke BPR BKK Kebumen pada tahun yang sama 2011.

“Pengertian awam saya, kalau disebut saya melakukan korupsi. Saya tidak memberikan suap dalam proses peminjaman ini. Toh utang juga sudah saya kembalikan kepada BPR BKK. Semua ada catatannya di BKK, bisa dikroscek,” katanya belum lama ini. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.