Jakarta, obsessionnews.com – Koalisi masyarakat sipil Rakyat Sumsel Menggugat (RSM) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota dan pemerintah kota (Pemkot) Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel) atas dugaan korupsi bantuan dana hibah 2017.
Koordinator RSM Ibrahim mengungkapkan, bantuan dana hibah Pemkot Palembang 2017 kepada masyarakat dan kelompok masyarakat yang seyogyanya dapat bermanfaat kepada penerima, namun keadaan tersebut berbalik.
“Ironisnya bantuan untuk beberapa elemen organisasi dan masyarakat kota Palembang tidak sampai kepada masyarakat dan kelompok yang menerimanya,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).
Ibrahim juga membeberkan hasil investigasi secara random yang dilakukan oleh koalisinya. Yang pertama, masyarakat yang terdampak kebakaran dalam laporan pertanggung jawaban Wali Kota Palembang menerima sebesar Rp2.750.000/KK, namun kenyataannya di lapangan mereka tidak menerima bantuan dana tersebut.
“Ini dengan dibuktikan surat pernyataan dari beberapa masyarakat dan apabila dibutuhkan tambahan surat pernyataan maka semua masyarakat yang tidak menerima siap membuat dan menjadi saksi,” tuturnya.
Lalu yang kedua, Surat Pernyataan organisasi Komunitas Mahasiswa Indonesia Bersatu tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp2.500.000.000. Yang ketiga ada juga bantuan kepada sekolah juga terdapat bantuan Fiktif.
“Keempat, terdapat Mark Up bantuan kepada semua sekolah baik tingkat SMP, MTS, SD, MI, TK, PAUD dan kelompok belajar lainnya,” beber Ibrahim.
Meski demikian, lanjut Ibrahim, dari organisasi RSM tetap berpikiran Positif kepada Kepada Ketua KPK Firly Bahuri, terkait isu-isu miring di masyarakat bahwa Wali Kota Palembang selama Firly menjabat Ketua KPK akan tetap aman dan sulit untuk tersentuh terkait aduan masyarakat terhadap Indikasi Korupsi Bantuan Dana Hibah kota Palembang 2017.
“Isu-isu ini jelas ingin mengerdilkan terhadap gerakan masyarakat,” katanya.
Ibrahim tetap meyakini dan mempercayai bahwa isu-isu yang sengaja dihembuskan oknum Pemkot Palembang ataupun oknum yang berada di dalam barisan Wali Kota Palembang adalah sebuah upaya untuk mengkerdilkan elemen masyarakat dan organisasi pengiat korupsi.
“Namun kami juga akan percaya isu-isu tentang hubungan kedekatan Wali Kota Palembang terhadap Ketua KPK,” ucapnya.
Dia berharap apa yang disampaikan ini dapat menjadi perhatian semua Pihak, apabila tidak ada perhatian dari KPK, maka pihaknya akan mengadakan aksi.
“Dalam waktu dekat kami akan mengadakan aksi turun ke Jalan kembali, dan juga akan memberikan laporan kepada pihak-pihak hukum terkait apabila KPK tidak merespon aduan Masyarakat,” pungkasnya. (Poy)
