Jumat, 3 Februari 23

RS Sumber Waras, Djarot: Kalau Rugikan Negara, Harus Dikembalikan

Jakarta, Obsessionnews.com – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara senilai Rp 191 miliar atas pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras,  Grogol, Jakarta Barat. Karena telah membeli lahan tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Lahan milik dari Yayasan Kesejahteraan Sumber Waras (YKSW) dibeli oleh Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI senilai Rp 800 miliar.

Pada 23 November 2015 BPK telah memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok)  yang kala itu menjabat. Hasil audit dari BPK pun telah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Desember 2015.

Selanjutnya, pada 14 Juni 2016, KPK mengumumkan hasil penyelidikan bahwa tidak ada indikasi korupsi dalam sengketa pembelian lahan itu.  Sehingga hampir satu tahun pembangunan Sumber Waras itu dihentikan pemerintah. Kini Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat berencana meneruskan pembangunan RS tersebut.

Rumah sakit khusus kanker dan jantung ini kata Djarot menegaskan sudah memiliki sistim penganggaran. Yaitu tidak lagi memakai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), melaikan bekerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dinas Kesehatan DKI juga membenarkan adanya kelanjutan dari pembangunan Rumah Sakit tersebut. Namun, kini masih dalam pembahasan lagi.

“Arahan pak gubernur iya, Tapi masih ada pembahasan lagi,” kata Humas Dinas Kesehatan DKI, Dimas saat dihubungi Obsessionnews.com, Selasa (25/7/2017).

Tentang adanya temuan korupsi oleh BPK atas lahan itu, Gubernur Djarot memastikan tidak ada masalah untuk pengerjaan lahan itu. Ia juga akan memberikan ruang untuk BPK untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

“Kalau betul merugikan negara ya harus dikembalikan prinsipnya,” ucap Djarot kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/7).

Sementara Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno setelah menjabat pada Oktober 2017 nanti juga siap melanjutkan pembangunan Sumber Waras.

Ia juga memastikan tak akan menganggarkan ganti rugi kerugian negara itu walau BPK mengatakan bahwa Pemrov DKI yang bertanggung jawab. (Popi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.