Serial Jurus Rajawali Bangkit-2
Oleh: Edy Mulyadi*
Publik mengenal Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli lewat jurus rajawali ngepret-nya. Tapi sebaiknya publik juga tahu, bahwa Rizal Ramli bukan melulu punya jurus rajawali ngepret. Dia juga banyak melancarkan jurus rajawali bangkit. Dengan jurus rajawali bangkit, RR begitu dia akrab disapa, ingin mengibaskan angin perubahan untuk mendobrak status quo dan prilaku KKN yang selama ini banyak bercokol di Republik tercinta.
Wujud jurus rajawali biasanya berupa kebijakan terobosan yang sama sekali keluar dari kebiasaan normatif dan konvensional. Orang menyebutnya out the box. Berbagai paket deregulasi yang kini mencapai seri 8, misalnya, adalah rangkaian kebijakan normatif dan konvensional. Memang, paket-paket deregulasi itu dibutuhkan. Namun, mereka tidak akan mampu membuat ekonomi Indonesia terbang. Sampai akhir tahun 2106, dengan berbagai paket deregulasi tersebut, rasanya sulit mengerek pertumbuhan mendekati 6%, paling banter cuma sampai 5,7%.
Salah satu jurus rajawali bangkit yang terbukti sakti adalah kebijakan RR di sektor pariwisata. Sektor pariwisata bagai memperoleh angin segar setelah pada Oktober silam pemerintah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) bagi 47 negara. Hasilnya ternyata luar biasa. Hanya dalam tempo kurang dari dua bulan terjadi peningkatan arus kunjungan wisatawan manca negara (Wisman) hingga 19,7%. Angka ini jauh melampaui kenaikan kunjungan ‘normal’ yang biasanya berkisar antara 8-9%.
Tancap gas
Seperti ingin mengejar setoran, Rizal Ramli terus tancap gas. Dia kembali menggelar rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga (KL) di kantornya, pertengahan Desember. Kali ini ada 84 negara yang diganjar bebas visa. Dengan demikian, negara baru yang mendapat fasilitas bebas visa sepanjang 2015 menjadi 159. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menggaet 20 juta wisatawan sampai akhir 2019 dari sekitar 10 juta saat ini.
Seiiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan, dia juga berharap devisa yang bisa diraup naik dari US$10 miliar menjadi 20 miliar. Begitu juga dengan jumlah tenaga kerja langsung di sektor ini naik dari 3 juta jadi 7 juta. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung yang terlibat diperkirakan 3-4 kali lipat jumlahnya.
Seperti kata pepatah, tidak ada makan siang gratis. Begitu juga dengan pemberian bebas visa ini. Ada harga yang harus dibayar, yaitu turunnya potensi penerimaan devisa dari sisi biaya visa. Saat ini biaya visa masuk ke wilayah NKRI sekitar US$25/wisatawan. Kalau target kunjungan 20 juta Wisman tercapai, maka negara akan kehilangan pendapatan sekitar US$500 juta dari visa. Angka ini diperoleh dengan asumsi 20 juta Wisman yang datang itu seluruhnya memperoleh BVK.
Meski begitu, tentu saja, pemerintah sudah punya kalkulasi cantik. Apalah artinya kehilangan US$500 dibandingkan dengan US$20 miliar devisa yang ditangguk dari pengeluaran para turis tadi selama di Indonesia. Belum lagi geliat perekonomian yang tumbuh, terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata.
Dalam hal bekerja, Rizal Ramli memang tidak mau tanggung-tanggung. Termasuk di sektor pariwisata yang merupakan bagian dari kementerian di bawah koordinasinya. Bandingkan dengan kebijakan sebelum dia masuk ke kabinet. Setelah melalui beberapa tahapan, sampai September 2015, jumlah negara penerima bebas visa tercatat 30. Lalu, hanya dalam tempo dua bulan, dia menggenjot hingga 90 negara. Lalu, ya itu tadi, menjelang tutup tahun, tepatnya pada 21 Desember, dia memberikan bebas visa kepada 84 negara lain, sehingga total mencapai 174 negara.
Tetap hati-hati, bukan obral
Bagi sebagian pihak, langkah Rizal Ramli ini dituding sebagai tindakan mengobral pemberian bebas visa. Saya tidak ingin berdebat soal ini. Tapi satu hal yang pasti, pemerintah tidak sembrono dalam pemberian fasilitas tersebut. Ada negara yang tidak dimasukkan dalam daftar negara yang diberi bebas visa.
“Negara-negara yang yang warganya aktif dalam perdagangan narkoba kita beri perhatian khusus. Begitu juga dengan negara-negara yang dikenal sebagai eksportir ideologi ekstrem, tidak kita beri bebas visa. Alasannya, agar Indonesia tidak menjadi ladang baru ideologi ekstrem dan radikal,” ujarnya usai memimpin Rakor di kantornya, Senin (21/12).
Sikap hati-hati bahkan juga berlaku bagi sejumlah negara tertentu. Rizal Ramli menyebutnya dengan perhatian khusus. Mereka adalah Brasil, China, dan Australia. Untuk Brasil, misalnya, karena sempat terjadi konflik diplomatik antara Indonesia dan Brasil terkait hukuman mati bagi warga negara Brazil karena kasus narkoba beberapa waktu yang lalu. Waktu itu Brasil bahkan menarik Dubesnya dari Jakarta. Namun masalahnya sudah dianggap selesai, setelah Dubes Indonesia diterima oleh Presiden Brasil.
Khusus dengan Australia, hal ini terkait ketatnya aturan di sana. Seperti diketahui, UU di Negara Kanguru itu tidak memungkinkan pemerintahnya memberi fasilitas bebas visa. Sebaliknya, Indonesia selama ini menganut asas resiprokal (timbal balik). Sepertinya tidak klop.
Untuk itu , pemerintah akan melakukan negosiasi dengan Dubes Australia terkait pemberian bebas visa. Pemerintah akan meminta tiga komitmen. Yaitu pemberian visa jangka panjang bagi pejabat tinggi lebvel direktur ke atas, pemberian visa untuk pebisnis, dan pengetatan bandara dan pelabuhan di sana terkait narkoba.
Sedangkan untuk China, pemerintah juga minta agar semua pihak mengantisipasi pelaku perdagangan narkoba dan cyber crime dari Negeri Tirai Bambu. Bagaimana detilnya, dalam tempo dekat pemerintah akan mengundang Dubes China dan pihak terkait untuk membicarakannya.
Bentuk lain keseriusan RR menjaring 20 juta Wisman sampai 2019 juga ditunjukkan dengan mensosialisasikan 90 titik jalur masuk dan keluar wilayah NKRI. Pasalnya, selama ini sebagian besar turis hanya tahu sejumlah titik keluar-masuk yang sudah populer, seperti Batam, Jakarta, Denpasar, dan lainnya.
Apa boleh buat, dengan dibukanya lebih banyak titik keluar-masuk Indonesia, sejumlah pihak memang bakal mendapat tambahan pekerjaan. Ditjen imigrasi, kepolisian, Badan Intelijen Nasional (BIN), dan BNN adalah beberapa institusi yang dituntut bekerja lebih canggih dan profesional.
Kapal yacht dan cruise
Selain mengganjar banyak negara dengan fasilitas bebas visa kunjungan, masih ada sejumlah gebrakan lain yang dia lakukan di sektor pariwisata. Antara lain, memberi kemudahan bagi masuk dan berlabuhnya kapal-kapal yacht dan cruise alias kapal wisata.
Presiden Joko Widodo memang bermaksud mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada titik ini, wisata bahari menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan kepariwisataan nasional. Sebagai negara bahari yang dihiasi lebih dari 17.000 puau, peran transportasi laut memang mutlak tidak bisa disepelekan.
Garis pantai Indonesiaa mencapai 80 ribu km dan luas laut yang mencapai sekitar 3,1 juta km2. Indonesia juga memiliki sekitar 50.875 km2 terumbu karang. Jumlah ini setara dengan 51% persen dari terumbu karang di wilayah Selatan Timur Asia (South East Asia region’s) dan 18% (284.300 km2) dari terumbu karang di dunia.
Dengan potensi sedahsyat itu, wajar bila Indonesia menjadi jantung dari segitiga karang dunia (coral triangle). Selain Indonesia, negara lain yang menjadi anggotanya adalah Malaysia, Timor Leste, Philipina, Papua Nuigini dan Solomon. Bahkan sekretariat segitiga karang dunia berada di Manado, Indonesia.
Kementerian Perhubungan sendiri sangat antusias dengan gebrakan-gebrakan Rizal Ramli di bidang maritim dan wisata bahari. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) pun langsung menyambut dengan berbagai kemudahan bagi masuk dan berlabuhnya yacht dan kapal wisata.
Di bawah komando Igansius Jonan, Kementerian Perhubungan bertekad mendorong pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk berlabuh kapal pesiar dan menyederhanakan perizinan kunjungan kapal pesiar. Instansi ini juga meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
Langkah itu antara lain diwujudkan dengan menetapkan jalur liner (tetap), pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah, jenis kapal yang disesuaikan dengan karakteristik rute dan tujuan wisata, serta peningkatan kapasitas SDM. Selain itu juga pengadaan kapal wisata, pengadaan fasilitas pelabuhan, dan pengadaan kelengkapan sarana safety dan security di kapal dan pelabuhan.
Terkait kapal-kapal wisata atau cruise dan yacht asing, Kementerian Perhubungan akan lebih mempermudah pemberian izin kepada mereka memasuki wilayah perairan Indonesia. Salah satu caranya dengan mempercepat proses izin Clearance and Approval for Indonesian Territory (CAIT).
Proses pengajuan CAIT menggunakan sistem online (e-CAIT) sehingga hanya membutuhkan waktu satu hari kerja izin sudah dapat keluar. Sebelum mengajukan permohonan ke Kementerian Perhubungan, para pemohon CAIT terlebih harus dahulu melengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan pengajuan CAIT.
Jonan juga berjanji membuka pintu seluas-luasnya bagi kapal pesiar asing untuk masuk ke lima pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Benoa Bali. Dia pun menyiapkan dan melengkapi fasilitas 16 pelabuhan lainnya agar dapat melayani kapal yacht dan cruise. Pelabuhan-pelabuhan itu adalah Pelabuhan Kupang, Kumai, Tarakan, Nunukan, Bitung, Ambon, Batam, Tual, Sorong, dan Biak, Teluk Bayur. Selain itu, juga pelabuhan Tanjung Pandan, Nongsa Point Marina Batam, Sunda Kelapa, Tenau Kupang, dan Saumlaki.
Rizal Ramli memang sangat serius di soal pariwisata. Dia sadar betul, pada akhirnya faktor sumber daya manusia tetap saja memegang peran sentral dan vital. Itulah sebabnya lelaki yang pernah menduduki beberapa posisi menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid itu mendeklarasikan Gerakan Bersih dan Senyum. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan daerah tujuan wisata, dia menggagas pembentukan 10 Badan Otoritas Pariwisata di 10 daerah tujuan wisata utama.
Dengan serangkaian gebrakan tersebut, wajar jika Rizal Ramli haqqul yaqin target serba 20 di sektor pariwisata bisa diwujudkan. 20 pertama adalah kunjungan 20 juta wisatawan. 20 kedua, menggaet US$20 miliar devisa dari sini. Semoga… (Bersambung: jurus rajawali bangkit dan nelayan)
*) Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
