Kamis, 9 Desember 21

Rieke Pertanyakan Rp3.000 Triliun dari Disahkannya RUU Tax Amnesty

Rieke Pertanyakan Rp3.000 Triliun dari Disahkannya RUU Tax Amnesty
* Rieke Diah Pitaloka.

Jakarta, Obsessionnews – Rapat paripurna DPR RI pada Selasa (28/6/2016), akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tak Amnesty atau Pengampunan Pajak menjadi UU.

Sebelum keputusan itu diketok oleh pimpinan sidang Ade Komarudin yang juga Ketua DPR RI, tiga fraksi mengajukan catatan keberatan, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS. Mereka ingin agar beberapa pasal dalam RUU diperjelas lagi.

Sementara anggota Fraksi PDI-P dari Komisi VI Rieke Diah Pitaloka secara pribadi menolak RUU tersebut disahkan. Sebab, pembahasan ini RUU masih menuai tanda tanya besar, salah satunya RUU menjadi yang tercepat disahkan dalam sejarah.

“Mengapa RUU yang sepenting ini hanya dibahas dalam waktu 17 hari, dari ke hotel-hotel dan bersifat tertutup,” kata Rieke di DPR, Selasa (‎28/6/2016).

Rieke menyadari, RUU Tax Amnesty memang penting untuk penambahan pemasukan APBN. Namun, bila dilihat lebih jauh potensi pajak yang didapatkan negara dari pengusaha di luar negeri bisa mencapai Rp 3.300 triliun.

“Mestinya Rp 3.000 triliun yang masuk kas negara, tapi kenapa cuman Rp 166 triliun, Rp 3.000 triliunnya ke mana?” tanya Rieke lagi.

Menurutnya bila ini tidak diatur dengan jelas maka ini menjadi skandal yang besar melebihi kasus Bank Century. Sebab, penerimaan uang negara paling besar adalah dari sektor pajak.

Salamuddin Daeng
Salamuddin Daeng

Secara terpisah, pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Peneliti The Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta kita untuk mewaspadai sindikat gelap berada di balik RUU Tax Amnesti.

“Mereka mau mensahkan uang haram hasil perampokan uang negara, hasil judi, peostitusi cuci uang, perdagangan narkoba, masuk dalam APBN. Para penjahat negara, perusak bangsa sedang berusaha mengubah diirnya menjadi pahlawan. Setelah UU ini resmi sudah negara Indonesia disandera para bandit!” serunya.

Lebih lanjut, Salamuddin menyebut pemerintah telah mengabaikan aspirasi publik dalam menetapkan kebijakan tak amnesty. Padahal menurut dia, persyaratan dalam pembentukan Undang-Undang itu salah satunya dengan mendengar aspirasi masyarakat.

“Pertama terlalu memaksakan, kedua UU ini sama sekali tidak mendengar, tidak menyerap aspirasi publik. Pembentukan UU itu persyaratannya mendengar aspirasi masyarakat, tapi sayang hal itu didengar sama sekali. Terburu-buru dan kejar tayang,” paparnya.

Kedua,lanjut dia, pemerintah tidak membuka kritikan dari publik, padahal, pasal-pasal yang di dalam UU itu terdapat banyak bermasalah. Menurut dia, tidak ada ruang untuk mengkritik itu karena pemerintah tidak mau memperhatikan aspirasi yang berkembang di publik.

Ia pun mengingatkan pemerintah, bahwa UU ini bisa berpotensi tidak bisa dijalankan, karena terlalu banyak benturannya dengan UU lain dan KUHAP. Menurut dia, tax amnesty ini akan senasib dengan paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah yang gagal itu.

“Dia akan berbenturan dengan banyak sekali UU kita di bidang keuangan, UU tentang keuangan daerah, UU tentang BI, UU tentang lalu lintas devisa, UU tentang OJK, UU tentang pengawasan yang menjadi payung PPATK, UU tentang KPK dan berbagai pasal-pasal di dalam KUHAP. Jadi banyak sekali yang bermasalah dari UU ini,” tandasnya.

Salamuddin mengisyaratkan, proses yang cepat dalam pembentukan UU ini rawan digugat masyarakat. Mekanismenya telah tersedia melalui Mahkamah Konstitusi apabila banyak pihak merasa UU ini tidak memberikan nuansa keadilan terhadap masyarakat.
“Kan tidak ada keadilan. Masa orang gak bayar pajak diampuni, tapi orang yang sedang makan dipajaki. Orang makan aja dipajaki 10 persen, sedangkan orang yang gak bayar pajak lebih rendah, hanya dikasih 4 persen,” bebernya.

Aspek lainnya, ungkap dia, bahwa UU ini akan membuat Negara disandera oleh para sindikat, disandera oleh pemain pasar gelap perjudian, narkoba, prostitusi, money laundry, trafficking, penyelundupan, illegal loging dan pemalsuan. Apalagi jika uang tersebut digunakan untuk masuk ke dalam instrument APBN.

“Bisa jadi pemerintahan ini akan disandera oleh back office, apalagi kalau uang-uang mereka digunakan masuk ke dalam instrument APBN, entah itu melalui Surat Utang Negara atau Obligasi Negara,” duganya. ‎(Albar, @aal_albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.