Jakarta, Obsessionnews.com – Untuk mendukung gerakan net zero emission atau emisi nol bersih, anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam mendukung adanya revolusi energi terbarukan Indonesia dengan membuat Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut.
Mengapa UU terbarukan perlu dibuat, Ridwan menyebut karena selama ini Indonesia belum maksimal menggunakan energi terbarukan, padahal sumber daya energi terbarukan melimpah. Kedua, peraturan yang dibuat pemerintah sering kali berubah-ubah. Sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukum.
“Jadi kalau mita mau serius menuju net zero emission, maka kita harus mau melakukan revolusi energi terbarukan dengan membuat UU tersendiri, agar payung hukum atau pijakan kita kuat,” ujar Ridwan saat mengisi materi pada acara The 10th Indo EBTKE ConEx 2021, yang dibuka Presiden Joko Widodo secara daring, Senin (22/11).
Politisi senior Partai Golkar ini yakin, pemerintah punya komitmen itu. Sebab, Jokowi sudah menyampaikan di G20 bahwa Indonesia bisa net zero emission targetnya di 2060. Untuk itu persiapannya harus dari sekarang dengan menyiapkan payung hukum untuk Energi Terbarukan.
“Ini penting sekali, persiapan harus dari sekarang, UU harus kita buat, kami di DPR terus mendorong agar pada 2022 targetnya UU Energi Terbarukan sudah jadi atau disahkan. Perlu sekali dukungan pemerintah dan komitmen dari pemerintah,” terang Ridwan.
Anggota dari Dapil Malang Raya ini juga menyampaikan, komitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060 harus terus dilakukan secara konsisten. Dibutuhkan tidak hanya kerja keras dan kebijakan, namun harus disiapkan juga pendanaan.
Pemerintah sendiri menyampaikan bahwa pendanaan dalam rangka memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) penurunan emisi karbon hingga 29 persen (sebesar US$ 365 miliar) pada tahun 2030 dilakukan secara mandiri dan sebesar 41 persen (sebesar US$ 475 miliar) dengan pembiayaan dari dukungan internasional.
“APBN tidak akan cukup untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon, dengan kebutuhan biaya minimal US$ 5,7 miliar per tahun untuk transisi energi. Oleh karena itu, investasi dari sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri akan sangat penting,” terangnya.
Selain itu lanjut Ridwan, perlu juga dicarikan cara untuk menghubungkan keuangan negara dengan sektor swasta, baik domestik maupun multinasional dalam rangka mencapai target yang telah dicanangkan. “Untuk menghasilkan enegri terbarukan memang tidaklah sedikit.”
“Untuk mewujudkan Energi Terbarukan perlu tiga syarat. Pertama payung hukum yang kokoh. Teknologi yang mumpuni. Ini yang butuh pembiayaan besar. Kemudian SDM yang kompeten. Saya kira kita sudah punya BRIN untuk mendukung hal itu,” tambah Ridwan.
Terakhir, Ridwan menyampaikan lima rekomendasi
1. Segala pencapaian target negara untuk emisi karbon harus mengedepankan pengelolaan energi secara adil, keberkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup dan mandiri serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
2. Komitmen Pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam memberikan arahan di hadapan CEO dan Komisaris BUMN, patut kita apresiasi dan dukung dalam rangka membangun kemandirian bangsa terutama dalam mewujudkan kemandirian terknologi energi, khususnya energi terbarukan.
3. Pemerintah Indonesia masih perlu mengembangkan Roadmap jangka panjang dalam mencapai Netral Karbon pada 2060 dimana rencana tersebut harus meliputi berbagai aspek termasuk pembiayaan dan masa transisi energi.
4. Strategi utama dalam mencapai target Netral Karbon 2060 diantaranya melalui pengembangan energi baru terbarukan secara massif, pengurangan pemanfaatan energi fosil atau pemanfaatan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).
5. Perlu segera gotong royong semua pihak dalam rangka melakukan Revolusi Energi Terbarukan Indonesia (RETINA) untuk mencapai target NZE, baik dari DPR RI, Pemerintah, BUMN, Akademisi, Pelaku Usaha, serta sektor industri yang terkait. (Albar)
