Minggu, 16 Mei 21

Ridwan Hisjam: Pembangunan Smelter Freeport Hanya Akal-akalan Alias Palsu-palsu

Ridwan Hisjam: Pembangunan Smelter Freeport Hanya Akal-akalan Alias Palsu-palsu
* Ridwan Hisjam. (Dok Pribadi)

Jakarta, Obsessionnews.com – Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menilai janji pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia hanya akal-akalan alias palsu-palsu. Pasalnya sudah sejak zaman reformasi rencana itu digaungkan, tapi nyatanya sampai saat ini belum juga terwujud.

Pemerintah dan DPR seperti dibuat main-main dengan adanya rencana pembangunan smelter ini. Padahal Freeport saat ini 51 persen saham Freeport sudah dikuasai pemerintah, mestinya pembangunan smelter Freeport di Gresik bisa cepat terwujud.

“Ini tidak mungkin. Saya juga sudah bicara empat mata dengan Presiden PT Freeport. Kita bicara sebagai pengusaha, siap gak kamu ini? Mau bagaimanapun diakal-akali saja. Undang-Undang ini mulai Tahun 2004 diubah Tahun 2009 sampai kemudian Undang-undang Minerba kemarin. Tapi apa hasilnya? Tidak ada,” terangnya.

Ridwan menyampaikan itu dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2021). “Sudahlah ini smelter palsu-palsu semua. Masa sudah bertahun-bertahun ngurug saja nggak selesai-selesai, pembangunan baru 6 persen. Pemerintah harus ambil alih,” tambah Ridwan.

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, dengan dominasi saham Freeport yang dimiliki negara saat ini, seharusnya pemerintah dapat mengambil alih pemegang saham terbesar. Ia menyarankan agar pemerintah Indonesia lewat BUMN hilir yang mengeksekusi smelter tersebut. Sementara di sisi hulu, pemerintah harus menyiapkan Mind Id.

“Cobalah pemerintah yang turun tangan, dan nanti perusahan BUMN yang jadi anggotanya. Dan saya rasa swasta juga mau. Lokasinya tidak perlu jauh-jauh, lokasi yang pernah dipimpin dan disiapkan pak Menteri juga. Di Gresik, Petrokimia. Itu sudah ada lokasinya, tinggal ditambahkan. Saya sudah bicara dengan Dirut Petrokimia dan mereka siap,” pungkas Ridwan.

Menurut Ridwan kalau smelter ini dibebankan kepada Freeport akan susah diselesaikan. Nyatanya, ia sudah berulang kali melihat pembangunan smelter di Gresik, sampai saat ini tidak perubahan atau kemajuan.

“Bikin BUMN hilir. Kalau ini dibebankan ke mereka [Freeport] kita cuma dibohongi terus. Saya mengusulkan cobalah pemerintah yang turun tangan melakukan pembangunan dan semua jadi anggotanya dari anak-anak perusahaan, baik perusahaan BUMN maupun swasta,” kata Ridwan.

Sudah hampir lima tahun, progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, masih di kisaran 6 persen. Artinya memang pembangunan smelter ini sulit untuk direalisasikan. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun smelter ini sebesar Rp 52 triliun. Ridwan sudah berulang kali menyampaikan smelter ini diambil alih pemerintah atau BUMN.

Anggota dari Dapil Malang Raya ini menambahkan, nantinya smelter yang dimiliki BUMN ini akan menjadi holding, sehingga perusahaan-perusahaan penambang ini, hasil konsentratnya harus melewati smelter ini. Karena tempatnya di Gresik, hasil konsentrat tambangya bisa diambil dari Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku maupun Sulawesi.

“Kalau tidak, menurut saya ini UU Minerba yang mewajibkan penambang membangun smelter ini hanya jadi pemberi harapan palsu terus oleh pengusaha-pengusaha. Kami di DPR juga sudah capek yah, saya tiga kali meninjau tempat pembangunan smelter Freeport di Gresik, progresnya baru sekitar 6 persen, padahal sudah sekian tahun sejak (revisi) UU Minerba yang pertama. Mohon maaf, kondisi ini justru jadi permainan antar pejabat dengan pengusaha agar bisa diatur supaya tidak melanggar UU,” kritiknya.

Menurutnya proyek ini tidak ekonomis, sementara smelter itu harus tetap dibangun dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil tambang di Indonesia. “Karena kalau tidak ada smelter, hasil tambang berupa tanah itu diangkut saja keluar, isinya apa saja tidak tahu. Kalau sudah dimasukkan ke smelter, melalui beberapa proses maka sudah bisa diketahui ada emas, tembaga, dan lain-lain. Sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi,” pungkas Ridwan.

Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan hingga kini belum ada keputusan untuk rencana pembangunan smelter Freeport di Weda Bay. Freeport dan calon mitra disebut masih dalam tahap negosiasi.

Menurutnya, jika term of condition rencana kerja sama bisa disepakati pada akhir Maret ini, calon mitra Freeport tersebut berkomitmen menyelesaikan pembangunan smelter di 2023.

Meski terdapat opsi pembangunan smelter di Weda Bay, pemerintah masih tetap memonitor progres pembangunan smelter Freeport di Gresik.

“Opsi untuk bangun di Jawa Timur tetap kami pegang dengan komitmen sesuai perpanjangan IUPK Freeport, maka dia harus bisa selesai bangun smelter pada 2023,” kata Arifin.

Dia menuturkan jika hingga 2023 Freeport tak kunjung membangun smelter, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport tidak akan diperpanjang.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mendorong percepatan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang sudah lama tertunda dan memberi sanksi tegas kepada Freeport Indonesia jika target pembangunan smelter tidak terpenuhi pada 2023. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.