Kamis, 23 Januari 20

Ridwan Hisjam: Munas Golkar Inkonstitusional!

Ridwan Hisjam: Munas Golkar Inkonstitusional!
* Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisjam. (Foto: dok. pribadi)

Jakarta, Obsessionnews.com – Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai  Golkar sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia mempertanyakan dasar Airlangga Hartanto ditetapkan sebagai ketua umum. Padahal tahapan sidang paripurna Munas belum sampai ke proses penjaringan dan pemilihan.

 

Baca juga:

Akbar Tanjung: Ridwan Hisjam Pantas Pimpin Golkar

Ridwan Hisjam Pastikan Maju Terus Dalam Bursa Pencalonan Ketum Golkar

Ridwan Hisjam: Airlangga Belum Mendaftar Karena Masih Menunggu Izin Presiden

 

Menurutnya, ada sejumlah tahapan yang dihilangkan dari pelaksanaan Munas. Dari tahapan ketiga laporan pertanggungjawaban pengurus DPP langsung menuju ke tahapan paripurna keenam, yakni penetapan ketua umum. Jadi ada dua tahapan yang dilewati. Yakni sidang paripurna keempat dan kelima.

“Mestinya tahapan keempat dan kelima dilalui dulu. Ini tidak. Begitu pleno laporan pertanggungjawaban langsung penetapan Airlangga sebagai ketua umum. Ini kan nggak bener, menyalahi AD/ART atau inkonstitusional!” ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Ia menegaskan, mestinya dalam Munas Golkar ini ada proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Meski Dewan Piminan Daerah (DPD) mayoritas mendukung Airlangga, proses pemilihan harus sesuai aturan. Tidak loncat-loncat. Bahkan tahapan paripurna keenam pun tidak dilalui dengan benar.

“Tahapan keenam itu kan harusnya ada pemilihan dulu. Penyampaian hasil penjaringan bakal calon, verifikasi, visi misi, penetapan calon lalu pemilihan. Lha ini tiba-tiba langsung penetapan formatur. Kan nggak benar. Kalau langsung ke penetapan ngapain ada Munas,” jelasnya.

Berdasarkan pengamatannya, Munas kali ini jauh lebih mundur dari Munas-munas sebelumnya. Bahkan Munas di Bali dengan terpilihnya Setya Novanto, proses penjaringan, penetapan calon, dan pemilihan masih dipakai. Namun kali ini tidak sama sekali. Ridwan buka tidak sepakat dengan aklamasi. Namun aklamasi juga harus ada aturan.

“Saya bukan tidak setuju aklamasi. Aklamasi juga dibenarkan dalam demokrasi tapi kan tidak dengan cara seperti ini. Ini kan masih ada calon lain, dan memenuhi syarat,” tegasnya.

Anggota DPR dari Dapil Malang Raya, Jawa Timur, ini tetap menerima apa yang menjadi keputusan partai. Namun jika ada yang menggugat, ia siap memberikam keterangan sebagai saksi di pengadilan.  Ia berharap cara-cara seperti ini tidak dipakai dalam Munas berikutnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.