Jakarta, Obsessionnews.com – Sejumlah tokoh partai politik mengadakan pertemuan di rumah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2017). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa khususnya mengenai kegaduhan politik nasional.
Pertemuan itu dihadiri antara lain Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjejn DPP PKB Abdul Kadir Karding, Ketua DPP PAN Muhammad Najib, Wakil Ketua Umum Benny Pasaribu, dan Anggota Komisi X dari Fraksi Golkar Ridwan Hisjam.
Mereka masing-masing memikirkan dan merumuskan bagaimana NKRI tetap terjaga. Perbedaan pandangan politik, atau sentimen sosial tidak lagi menjadi alasan untuk menjatuhkan satu sama lain yang akan mengakibatkan Indonesia semakin gaduh dan mundur.
Ridwan menyampaikan pendapat tentang perlunya mengembalikan fitrah kebangsaan dan keumatan. Di mana sejak jaman dahulu wilayah nusantara sudah dihuni oleh masyarakat yang beragam dalam segi suku, ras, budaya dan agama. Dan mereka sudah terbiasa hidup berdampingan satu dengan yang lain.
Komitmen kebangsaan itu kata dia, dirumuskan melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat komitmen kebangsaan ini telah diinternalisasi dan dieksternalisasi (dilaksanakan) oleh para tokoh bangsa, termasuk oleh para elit pemerintahan pada fase-fase setelah kemerdekaan.
“Para tokoh bangsa, dan elit pemerintahan saat itu sangat memahami filosofi berbangsa dan bernegara, serta memahami secara benar bagaimana beragama di tengah keberagaman,” ujar Ridwan.
Ridwan melihat, saat ini situasinya terbalik banyak orang yang telah melakukan pengingkaran terhadap empat komitmen kebangsaan itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti sejarah lahirnya negara Indonesia. Agama banyak dijadikan komoditas untuk tujuan jangka pendek oleh oknum tertentu baik yang minoritas maupun mayoritas.
“Dalam sejarah, sebenarnya relasi agama dan negara, relasi agama dan politik sudah ada praktek-praktek terbaiknya. Lihatlah bagaimana para pendahulu kita (ber)-politik (Soekarno, M. Hatta, M. Nasir, Agussalim, Syafruddin Prawiranegara dan lain-lain,” terangnya.
Untuk itu, mantan Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini menyatakan langka yang harus dilakukan, khususnya oleh para tokoh bangsa, elit pemerintahan, elit politik, dan tokoh agama adalah mengembalikan fitrah kebangsaan dan keummatan ke pangkuan warga negara Indonesia.
“Fitrah kebangsaan adalah gugusan nilai-nilai yang menjadi acuan setiap suku bangsa di Indonesia dan mengakuinya sebagai realitas yang ada di Indonesia untuk dijaga dan dipelihara,” tuturnya.
“Adapun fitrah keummatan adalah gugusan nilai-nilai dari setiap ummat beragama dan mengakuinya sebagai realitas yang ada di Indonesia serta berkomitmen untuk tidak dirusak baik oleh yang minoritas maupun mayoritas,” imbuhnya.
Menurutnya, berbagai polemik dan konflik yang membuat tidak nyaman rasa berbangsa, bernegara dan beragama saat ini, ada kontribusi elit yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat di bawah. Kelompok elit, baik di politik, pemerintahan maupun ekonomi diminta menyudahi deviasi kebangsaan dan keummatannya.
“Setiap elit sejatinya harus jujur terhadap sejarah perjalanan bangsa dan bersikap adil terhadap diri sendiri,” pungkasnya. (Albar).
