Jakarta, Obsessionnews.com – Penutupan asrama Papua di Surabaya disertai dengan pemukulan mahasiswa Papua, dan penangkapan oleh aparat menuai kecaman dari berbagai pihak termasuk Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Nurani Rakyat (DPP GEMURA). Sikap arogansi itu dinilai bisa memicu keributan yang lebih luas.
DPP GEMURA juga turut prihatin atas insiden tersebut. Disadari insiden itu telah berdampak tidak nyaman terhadap warga Papua dalam menjalani aktifitas sehari-hari terlebih masyarakat Papua banyak yang tinggal diluar Provinsi Papua. “Saya khawatir akan terjadinya perpecahan yang bisa mengusik persatuan Indonesia,” ujar Oktasari Sabil, Ketua DPP GEMURA, Senin (19/8/2019).
Ia mengajak masyarakat untuk menjaga harmoni kehidupan dan merawat kebhinekaan dengan semangat Pancasila dalam momen 74 tahun kemerdekaan ini dengan tidak melakukan tindakan Inkonstitusional, seperti persekusi, main hakim sendiri, rasis, diskriminatif, intoleran dan hal-hal lain yang dapat menyakiti hati masyarakat Papua.
“DPP GEMURA meminta aparat keamanan untuk tidak menjadi pelaku kejahatan HAM, kami sangat menghargai tindakan hukum oleh aparat keamanan sepanjang dilakukan dengan Profesional, Proporsional dan Berkeadilan. Hindari tindakan represif yang dapat menimbulkan korban jiwa, kegaduhan politik dan rasa nasionalisme sesama anak bangsa terlebih dalam momen memperingati HUT RI,” tuturnya.
DPP GEMURA berharap Presiden Jokowi bisa segara hadir dalam menyelesaikan persoalan ini khususnya tentang pelanggaran HAM berat yang masih menyelimuti Papua tanpa ada kejelasan hukum dan perlindungan hukum yang tegas dan menstabilkan keadaan ekonomi-politik di papua. “Negara selama ini kemana? Jangan sampai persoalan ini selalu berakhir tanpa ada kejelasan, harus ada tindakan nyata,” jelasnya. (Albar)
