Padang, Obsessionnews – Mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi birokrasi, tidak mungkin berhasil tanpa perubahan perilaku dan mindset para pejabat publik dan pegawai pemerintah. Keberhasilan juga mesti didukung oleh seluruh pemangku kepentingan bangsa.
“Tanpa revolusi mental, perubahan sistem politik yang selaras dengan reformasi birokrasi tidak akan terwujud, dimana politik berubah akan berpengaruh terhadap perubahan atau reformasi birokrasi,” kata Dosen Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat (Sumbar), Aldri Frinaldi saat mengisi acara diskusi terbuka, Senin (28/12/) sore.
Diskusi yang digelar oleh Gerakan Mahasiswa Peduli Pancasila (GMPP), Aldri Frinaldi mengatakan, revolusi mental tidak semudah mengatakannya, karena menyangkut manusia dengan kebiasaannya dan pola pikir serta perilakunya dengan permasalahan yang kompleks.
Refolusi mental menyangkut keseluruhan permasalahan dari pengetahuan, keyakinan, budaya, moral, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh seseorang sebagai warga masyarakat.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang demikian pesat, media sosial dan media elektronik, khususnya media televisi yang menayangkan kebudayaan yang bernilai hedonism, materialistik, dan individualisme dikhawatirkan akan dapat merusak pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, cenderung melupakan budaya sendiri.
Terdegradasinya moral bangsa, lemahnya kepatuhan terhadap hukum, memudarnya nilai adat istiadat yang tercermin dalam setiap kebiasaan warga masyarakat Indonesia, karena semakin tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal. Untuk itu norma positif di masyarakat yang bersumber dari budaya lokal perlu ditingkatkan dalam muatan lokal kurikulum sekolah.
“Revolusi mental bangsa ini perlu diwujudkan dengan kebijakan yang berbasis kearifan lokal, atau dengan meningkatkan pembinaan-pembinaan melalui pertemuan, sarasehan, dialog, diskusi, pagelaran-pagelaran budaya. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan penghayatan nilai-nilai agama, dan ketaatan terhadap hukum, ketaatan terhadap sistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatkan rasa malu jika korupsi dan sebagainya,” kata Aldri yang juga Sekretaris Politik Hukum dan HAM UNP.
Nilai-nilai revolusi mental yang harus ditanamkan kepada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Nilai dasar revolusi mental harus didasarkan pada konsepsi trisakti yang telah dicetuskan oleh Soekarno dan digelorakan kembali oleh pemerintahan Jokowi-JK. Visi trisakti yang memfokuskan pada tiga pilar harus dihidupkan, dijabarkan, diaplikasikan, dan dioperasionalkan kembali sesuai dengan konteks kekinian, khususnya sesuai dengan konteks kemahasiswaan saat ini.
Strategi menanamkan nilai-nilai revolusi mental kepada mahasiswa harus dilakukan secara sistematis, logis, dialogis, dan interaktif, dimulai dari pra mahasiswa, saat mahasiswa, dan pasca mahasiswa. (Musthafa Ritonga)
