Selasa, 30 November 21

Revisi UU Pilkada Masih Macet di DPR

Revisi UU Pilkada Masih Macet di DPR

Jakarta, Obsessionnews – Pemerintah dan DPR RI belum menemui kata sepakat soal revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur tentang keharusan anggota DPR, TNI, Polri dan PNS yang harus mundur bila mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan, pemerintah tetap setuju UU itu diberlakukan. Namun, sejumlah fraksi di DPR ada yang keberatan dengan aturan tersebut, dan meminta direvisi tanpa harus mundur dari jabatannya.

“Sebagian fraksi mengusulkan agar dirubah, tidak harus mundur. Tapi kalau pemerintah tetap mengusulkan untuk mundur,” katanya di DPR, Senin (30/5/2016).

Namun kata Rambe, ada juga fraksi yang memilih menyerahkan ke pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. ‎ “Dari dua opsi itu, pemerintah harus konsultasi dan koordinasi dengan Komisi II DPR,” ujar dia.

Politisi Golkar itu menyatakan, persoalan tersebut harus segera diselesaikan melalui rapat komisi dengan pemerintah. Bila, tidak memenuhi kata sepakat, maka persoalan ini dibawa ke sidang paripurna. ‎(Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.