Rabu, 22 September 21

Revisi UU Pilkada Malah Menambah Masalah Baru

Revisi UU Pilkada Malah Menambah Masalah Baru

Semarang, Obsessionnews – Kisruh revisi Undang-Undang (UU) Pilkada dan UU Partai Politik kembali menghangat. Setelah sempat dua kali diubah beberapa waktu lalu, kali ini berdalih masalah internal politik, UU Pilkada sekali lagi dipaksakan untuk berubah.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Diponegoro (Undip) Lita Tyesta menilai, revisi UU Pilkada justru akan menambah permasalahan baru, mengingat persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah matang terkait gebyar pemilihan Walikota dan Bupati mendatang.

“Ditilik dari substansinya, peraturan pelaksana (teknis) KPU sudah jadi. Lembaga pengawas dari Bawaslu seperti Panwaslu juga sudah disiapkan. Wong waktu tinggal 6 bulan kok direvisi, apalagi Juli sudah pendaftaran calon,” terangnya saat dihubungi obsessionnews.com di Semarang, Senin (18/5/2015).

Menurutnya, wacana revisi UU Parpol sarat akan kepentingan partai politik yang sedang mengalami perpecahan. Ia melihat, dari sudut Tata Negara, revisi berulang kali membuat legitimasi kenegaraan menjadi buruk.

“Dijalankan saja belum masak mau direvisi? Itu merugikan parpol juga nantinya. Bahkan UU Pilkada sudah memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili sengketa pilkada,” jelas Lita.

Seharusnya, tegas dia, partai yang memiliki permasalahan internal menyelesaikan perpecahan dengan tidak mencampuradukan aturan Pilkada dan urusan dapur mereka. Sebagaimana diketahui, dua buah parpol yakni Golkar dan PPP terkesan ingin merubah UU Pilkada agar bisa mengikuti pemilihan kelak.

“Siapa yang jamin dengan direvisi permasalahan kedua partai bisa terselesaikan segera? Hukum ini dibuat untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian. Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum,” ujarnya mengutip perkataan milik alm Prof Satjipto Rahardjo.

Ia kembali menegaskan parpol pecah bukanlah urusan KPU. Sehingga terkait kedua parpol besar yang pecah dapat menjadi peserta Pilkada diserahkan kembali pada mereka untuk segera menyelesaikan secara internal. Meski begitu Lita mengingatkan, partai politik adalah parpol yang terdaftar di Kemenkumham. “Yakni Golkar dan PPP. Ya monggo Golkar atau PPP mana yang mau maju.”

Lita juga berharap agar wacana tentang revisi UU Pilkada segera mereda. Ia menyarankan agar kedua partai tersebut yang harus menyesuaikan dengan produk hukum berupa UU Pilkada.” Jalankan saja sesuai aturan hukum. Undang-undang kok dibuat main-main. Rakyat dibuat bingung, dunia hukim dibuat gaduh,” tandasnya. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.