Rabu, 16 Oktober 19

Revisi UU PAS Membolehkan Napi Cuti dan Main ke Mal

Revisi UU PAS Membolehkan Napi Cuti dan Main ke Mal
* Ilustrasi napi. (Foto: tribunnews.com)

Jakarta, Obsessionnews.com – Bukan hanya revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini tengah disorot masyarakat.  Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan atau revisi UU PAS juga tidak kalah seruhnya dibahas. Sebab, ada beberapa poin revisi yang dianggap menuai kontroversi karena terlalu meringankan narapidana.

Anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi PAN DPR Muslim Ayub mengatakan, ada dua pasal yang memberi hak rekreasi dan cuti bersyarat kepada napi, yakni pasal 9 dan 10 revisi UU PAS . Ia menyebut hak cuti bersyarat itu misalnya, bisa dipergunakan napi untuk keluar lapas dan pulang ke rumah atau jalan-jalan ke mal, dengan syarat harus diikuti oleh petugas kemana pun.

“Jadi bisa pulang ke rumah atau terserah kalau dia ke mal juga bisa. Asal didampingi oleh petugas lapas,” ujar Muslim saat dihubungi wartawan pada Kamis (19/9/2019).

Dalam aturan penjelasan revisi UU PAS tersebut tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi untuk para napi. Muslim menyebut, aturan itu nanti akan dibahas lebih lanjut turunannya dalam Peraturan Pemerintah atau PP terkait teknis tersebut.

“Nanti diatur di PP-nya untuk mengatur cuti itu berapa lama, dalam sebulan itu berapa kali dia cuti, satu tahun berapa kali, itu diatur dalam PP,” ujar Muslim.

DPR dan Pemerintah sudah meloloskan revisi UU PAS dan segera akan disahkan di Rapat Paripurna. Selain memberikan hak rekreasi dan cuti bersyarat kepada napi biasa, hak ini juga berlaku kepada narapidana koruptor atau napikor yang selama ini dianggap pelaku extra ordinary crime.

Bahkan, Revisi UU PAS ini juga meniadakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lalu mengembalikan pada pelaksanaan PP Nomor 32 Tahun 1999. Perubahan itu mempermudah syarat remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor dan pelaku kejahatan luar biasa lainnya.

Napikor ke depan tak perlu lagi mendapat rekomendasi KPK dan mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.