Selasa, 10 Desember 19

Revisi UU MD3 untuk Bagi-bagi Kursi, DPR Dinilai Menjijikan

Revisi UU MD3 untuk Bagi-bagi Kursi, DPR Dinilai Menjijikan

Jakarta – Direktur Eksekutif Insitute for Strategic and Indonesia Studies (ISIS) Kisman Latumakulita yang juga Politisi Partai Nasdem, menilai revisi UU MD3 (Undang Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD) hanya untuk bagi-bagi kursi kekuasaan adalah mencerminkan DPR telah berubah menjadi rumah ‘bordir’ (pelacuran) yang menijikkan.

Pada awalnya, ungkap dia, revisi terhadap UU MD3 tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 maupun 2015. Namun, hasil lobi-lobi politik yang dilakukan antara KIH (koalisi Indonesia Hebat) dengan KMP (Koalisi Merah Putih) untuk kepentingan bagi-bagi kursi kekuasaan, UU MD3 tersebut rencananya kembali direvisi oleh DPR.

“Pertama, sesungguhnya upaya DPR untuk merevisi UU MD3 saat ini adalah sebuah praktek perlontean (pelacuran- red) politik yang sangat jorok dan menjijikan. Praktek politik seperti ini mungkin baru pertama kali terjadi dalam sejarah politik parlemen Indonesia,” tegasnya dalam pesan BBM-nya kepada Obsession News, Rabu (12/11/2014).

Kedua, lanjutnya, revisi UU MD3 tersebut sangat tidak masuk akal dan tak ada urgensinya untuk dilakukan, karena UU MD3 tersebut sudah pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah ditolak oleh MK. “Artinya, UU MD3 bagi MK sudah merupakan bentuk dari sistem pengambilan keputusan di parlemen yang demokratis dan sesuai konstitusi yang berlaku,” terangnya.

Ketiga, jelas dia, revisi UU MD3 juga tidak ada kaitannya dengan permasalahan bangsa saat ini yang sedang dijajah oleh asing dan problem rakyat yang miskin dan jadi kuli di negeri sendiri.

“Karena itu, apa yang dipertontonkan oleh DPR saat ini sekali lagi adalah sebuah bentuk bagi-bagi kursi kekuasaan yang sangat jorok, menjijikan dan sangat hina dina,” kecamnya.

Praktik politik jorok tersebut, menurut dia, menempatkan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang telah mempelopori serta menjadi contoh bagi penghacuran pranata dan tatanan kehidupan bernegara.
“Mereka di DPR yang membuat UU MD3, lalu digugat ke MK dan ditolak oleh MK. Lalu demi bagi bagi kue kekuasaan, mereka juga yg kembali berinisiatif untuk mervisi UU MD3,” ungkap Kisman.

“Setelah pidato ‘obral negara’ yg memalukan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di forum APEC, selanjutnya mari kita tonton beramai-ramai serial adegan ‘perlontean’ politik yang diperankan segenap anggota DPR, yang pasti makin seru, sangat jorok dan menjijikan,” bebernya pula.

Sementara itu, elite Partai NasDem dan Hanura menolak kesepakatan perdamaian antara KIH dengan KMP jika ada politik transaksional dan mengubah UU MD3. Namun, politisi PDI-P Pramono Anung menepis retaknya hubungan partai politik di KIH. “Sampai saat ini sama semua,” kilah Pramono usai melakukan pertemuan di rumah Ketua Umum PAN Hatta Rajasa di Perumahan Golf Mansion Nomor 26, Jl. RS Fatmawati, Jakarta, Rabu (12/11).

Mantan wakil ketua DPR itu malah balik bertanya kepada wartawan, siapa politisi KIH yang menyatakan penolakan kesepakatan damai tersebut. Saat disebut nama Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Viktor Laiskodat yang menyebutkannya, Pramono menyatakan hal itu bukan wewenang Viktor Laiskodat. Menurutnya, cuma Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang memiliki otoritas di NasDem. “Ya kalau itu bicara saja Surya Paloh. Beliau kan yang punya otoritas,” kilahnya pula.

Seperti diketahui, Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Viktor Laiskodat tak rela jika ada kesepakatan mengubah Tata Tertib DPR dan merevisi UU MD3. Sebab, kesepakatan kedua kubu soal penambahan jumlah pimpinan komisi dari empat menjadi lima orang, mau tidak mau harus mengubah dua aturan tersebut.

“NasDem itu prinsipnya bukan soal pembagiannya, kalau hanya untuk mengubah Tatib dan MD3 demi mendapatkan unsur pimpinan, kami nggak mau,” tegas Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Victor Laiskodat, Selasa (11/11), seperti dilansir sebuah situs berita online. Menurut dia, kesepakatan KIH dan KMP harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat karena pihaknya tidak ingin berakhir dengan pembagian kursi pimpinan.

Senada pula, Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI, Dossy Iskandar Prasetyo juga menolak kesepakatan perdamaian KIH dengan KMP. Ia pun menilai kesepakatan damai antara KIH dan KMP sebagai politik transaksional. “Kami menolak (perubahan UU MD3 dan Tatib DPR). Ini bukan masalah diberi dan tidak diberi,” bebernya.

Menurut Dosssy, perdamaian di DPR antara KIH dan KMP prinsipnya bukan jumlah kursi yang didapat. Namun, yang penting adalah implementasi musyawarah mufakat mengedepankan prinsip adil dan proporsionalitas. “Seolah peraturan UU dibuat seleratif, itu enggak baik. Kalau risikonya nggak dapat, nggak apa-apa,” tandas anak buah Wiranto ini. (Ars)

 

Related posts