Minggu, 24 Oktober 21

Revisi UU KPK Harus Inisiatif Pemerintah atau Tidak Sama Sekali

Revisi UU KPK Harus Inisiatif Pemerintah atau Tidak Sama Sekali
* Fadli Zon.

Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk menunda revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski tidak ada kata penolakan, Fadli meminta revisi UU KPK menjadi insiatif pemerintah bukan DPR. Sebab, pihaknya tidak mau disalahkan oleh masyarakat, lantaran revisi UU KPK selama ini dianggap melemahkan KPK.

“Kalau mau ada revisi, sebaiknya dari pemerintah, tidak lagi dari DPR. Kalau DPR dianggap punya hasrat melemahkan. Dari pemerintah saja, atau tidak sama sekali,” kata Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Penundaan revisi UU KPK sudah ketiga kalinya. Persoalan ini masih menjadi tarik ulur antara DPR dengan pemerintah, hingga akhirnya Presiden meminta untuk dituda, lantaran banyak desakan dari masyarakat yang menolak revisi.

Sementara Fadli, sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra mengatakan, sejak awal partainya dengan tegas menolak revisi UU KPK. Menurutnya empat poin yang akan direvisi itu memang cenderung melemahkan.

Empat point itu, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.

“Kalau kami sejak awal dan akhir akan terus menolak,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.