Senin, 4 Juli 22

Revisi UU ITE yang Menjerat Aktivis dan Ahok

Revisi UU ITE yang Menjerat Aktivis dan Ahok
* Suasana rapat di Gedung DPR.

Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintah dan DPR sepakat telah mengesahkan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui rapat paripurna yang digelar 27 Oktober 2016. Dengan begitu UU hasil revisi tersebut sudah berlaku untuk diterapkan di masyarakat.

Revisi UU ITE ini menarik karena oleh sebagian pihak dianggap revisi ini sebagai alat pemerintah untuk membungkam kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat di muka umum. Meski tidak dipungkiri bahwa kejahatan yang bersifat merugikan orang lain di media sosial itu ada.

Wacana revisi yang sebenarnya sudah diusulkan sejak 2012 itu dimaksudkan untuk mengatur masyarakat agar bisa mengelola media internet khususnya di media sosial dengan bijak. Pasalnya, pemerintah beralasan, Indonesia saat ini masuk dalam daftar pengguna internet terbesar di dunia.

Revisi itu diharapkan bisa menjaga kepentingan nasional, dan bisa memberikan arah mengenai pembangunan internet di Indonesia dengan baik. Belakangan, banyak aktivis dijerat dengan UU ITE yang sudah disahkan oleh DPR. Mereka dituduh menyebar fitnah dan SARA.

Misalnya, aktivis Sri Bintang Pamungkas, tersangka kasus dugaan makar itu dikenakan pasal UU ITE. I‎a disebut telah menyebar konten ajakan penghasutan di media sosial melalui youtobe. Hal ini menyusul ramainya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur  nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sri Bintang, masuk dari daftar 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, karena diduga berencana melakukan makar. Termasuk terakhir Hatta Taliwang yang ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal UU ITE.

Berikut ini kaleidoskop 2026 berdasarkan penelusuran obsessionnews.com pada Senin (26/11/2016) tentang revisi UU ITE dan para aktivis yang ditahan dengan UU tersebut.

21 Januari 2016

‎Pemerintah dan DPR sepakat Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016. Artinya, revisi itu segera terwujud.

14 Maret 2016

‎Menteri Komunikasi dan Informatika, mengusulkan tujuh poin dalam revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tujuh poin itu akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.

Berikut 7 muatan materi pokok dalam revisi UU ITE ini menurut Rudiantara:

Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap “ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik” pada Pasal 27 ayat 3.

Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Juga menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan pasal 29 dari paling lama 12 tahun penjara menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Ketiga, melaksanakan putusan MK atas pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam UU. Juga menambahkan penjelasan pasal 5 terkait keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.

Keempat, sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dengan hukum acara KUHAP.

Kelima, memperkuat peran PPNS UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.

Keenam, menambahkan ketentuan “right to be forgotten”: kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan “right to be forgotten” dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ketujuh, memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet.

27 Oktober 2016

DPR menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan tujuh poin revisi UU ITE. Rapat paripurna itu dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara. Ini artinya, UU tersebut sudah resmi diberlakukan di masyarakat

4 November 2016

Umat Islam bersatu melakukan aksi bela Islam jilid II, mereka menuntut kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok ditindak dengan tegas, adil dan transparan. Aksi ini adalah aksi terbesar dalam sejarah setelah reformasi karena berhasil mendatangkan jutaan umat Muslim di Jakarta.

16 November 2016

Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Anehnya Ahok dijerat menggunakan UU ITE yang baru disahkan oleh DPR.  Ia dikenai Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE.

UU ITE sendiri sudah beberapa kali memakan korban karena dianggap multi-tafsir. Terakhir, pasal karet pada UU tersebut menjerat seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan, karena status “no mention”.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi pun tidak mau memberikan komentar soal pasal UU ITE untuk menjerat Ahok. Mereka berkilah, bahwa hal itu sudah menjadi urusan penyidik. Kasus ini aneh, karena Ahok bukan penyebar video di media sosial, tapi dia adalah pelaku utama.

2 Desember 2016

Umat Islam kembali ‎turun ke jalan menggelar aksi bela Islam jilid III, aksi super damai ini jauh lebih besar dibanding aksi sebelumnya, karena mampu mendatangkan 7 juta orang di Jakarta. Kali ini mereka menuntut Ahok dimasukan dalam penjara karena sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Di hari yang sama, jajaran Polda Metro Jaya menangkap 11 aktivis yang diduga makar. Mereka disebut berencana menunggangi aksi damai 212 untuk menduduki Gedung DPR/MPR dan meminta segera dilakukan sidang istimewa untuk menurunkan pemerintahan yang sah.

Anehnya sebagian dari mereka yang ditetapkan sebagai tersangka  juga dikenakan pasal UU ITE‎ seperti Sri Bintang Pamungkas dan Hatta Taliwang. Mereka disebut telah menebar kebencian di media sosial.( Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.