Jumat, 24 September 21

Revisi untuk Lemahkan KPK Harus Ditolak

Revisi untuk Lemahkan KPK Harus Ditolak
* Johan Budi.

Jakarta, Obsessionnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa saja mendukung rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002. Jika semangatnya untuk memperlemahkan posisi lembaga antirasuah itu, maka revisi itu mestinya ditolak.

“Revisi UU KPK semestinya dilakukan untuk memperkuat KPK, bukan untuk melemahkan KPK,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (30/11/2015).

Johan mengaku terkejut karena Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyetujui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2015 sebagai inisiatif DPR.

“Padahal beberapa waktu lalu ada kesepakatan yang disampaikan presiden melalui pembantunya, bahwa revisi UU UU tidak dilakukan pada tahun ini,” kata Johan.

Komitmen untuk memperkuat KPK pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi saat wacana ini mulai menuai pertentangan pendapat banyak kalangan. Jokowi ingin revisi UU KPK ditunda hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan.

“Revisi atau tidak direvisi itu adalah tergantung suara DPR dan presiden, kalau legislatif dan eksekutif itu suaranya sudah sepaham merevisi ya itu yang terjadi, tapi kan ada publik yang mengawal itu,” tambah Johan. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.