Padang, Obsessionnews – Reshuffle kabinet yang direncanakan dilakukan presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo selepas lebaran harus dilakukan secara terbuka atau transparan, meskipun pergantian itu menjadi hak dan kewenangan presiden.
Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Phil Yanuar Kiram mengatakan, isu reshuffle yang semakin kencang disuarakan, harus berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara terbuka, agar rakyat mengetahui alasan pergantian menteri.
“Tapi sayang ingin reshuffle itu lebih terbuka. Kalau ada reshuffle itu, persoalan apa sih yang dihadapi sebenarnya, supaya masyarakat tau,” kata Yanuar Kiram kepada obsessionnews.com usai silaturrahmi dan buka puasa
Pimpinan dan civitas akademika serta lembaga mitra kerja UNP di GOR UNP, Kamis (25/6).
Menurut Yanuar Kiram, mekanisme yang dilakukan secara terbuka dan transparan dilakukan untuk menghindari adanya anggapan, seolah-olah pergantian itu ditutup-tutupi. Lebih penting dari itu supaya masyarakat dapat memperoleh pembelajaran.
Ia berpendapat, pergantian menteri tidak hanya sekedar bongkat muat kabinet tanpa mempertimbangkan kinerja bersangkutan. Adalah lebih penting pergantian itu dilakukan berdasarkan kinerja bersangkutan.
“Kalau saya berharap, reshuffle itu berdasarkan kinerja. Tidak berdasarkan nuansa politik yang terlalu kental. Saya pikir begitu,” ujar Yanuar.
Apapun bentuknya, rencana reshuffle yang akan dilakukan setelah lebaran, presiden harus terbuka kepada masyarakat. Presiden juga harus memberikan kesempatan kepada menteri yang terkena reshuffle untuk menyampaikan sesuatu hal, sehingga masyarakat bisa juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. (Musthafa Ritonga)
