Jakarta, Obsessionnews – Memasuki bulan ke tujuh Pemerintahan Presiden Jokowi, wacana reshuffle kabinet sudah digulirkan. Hal itu bergulir karena berbagai kalangan mendesak agar segera dilakukan perombakan kabinet demi terselenggarannya Negara yang kondusif.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyampaikan, jika presiden kurang nyaman terhadap seorang menteri karena loyalitasnya bukan kepada seorang presiden, tetapi loyalitasnya kepada ketua partainya masing-masing, maka sah saja Presiden Jokowi melakukan reshuffle.
“Jadi sah-sah saja dia (Jokowi) melakukan reshuffle,” ujar Refly kepada Obsessionnews.com di Jakarta, Sabtu (18/4/2015).
Menurut Refly, reshuffle itu kalau dilakukan harus ada komitmen para menteri itu kepada presiden, bukan kepada ketua umum partainya masing-masing.
“Jadi bukan orang yang loyal pada presiden yang direshuffle, tetapi orang yang tidak loyal terhadap presiden. Jangan dibalik,” ungkapnya.
Jadi, lanjut Refly, reshuffle itu jangan digantungkan kepda konflik yang akhir-akhir sedang ini beredar. “Misalnya ada stigma Trio Macan, ada stikma bahwa ini tidak cocok dengan parpol B,” paparnya.
Refly menjelaskan, ini merupakan sistem pemerintahan Presidensil, jadi pihak di luar presiden kalau bisa jangan mengganggu. “Karena kalau tidak kohesifitas pemerintahan itu akan terganggu,” tuturnya. (Purnomo)
