Selasa, 21 September 21

Reshuffle Jilid II Perlu Uji Potensi Figur

Reshuffle Jilid II Perlu Uji Potensi Figur

Jakarta, Obsessionnews- Desakan untuk jabatan Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) HM Prasetyo kian santer disuarakan oleh kelompok-kelompok kepentingan, termasuk agar Jokowi juga melakukan reshuffle jilid II untuk sejumlah menetri lainnya. Mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Loade Ida menilai kalau presiden memiliki hak prerogatif yang bisa melakukan reshuffle kapan saja dan tak ada yang bisa menghalanginya.

“Jokowi sebagai presiden negara besar tak harus diingatkan agar tak sembarangan dalam bongkar pasang para pembantunya. Jokowi tak boleh meniru para politisi atau kepala daerah, teramasuk Gubernur Ahok yang setiap saat mengancam lengserkan para kepala dinasnya jika ia tak suka, di mana di sebagian daerah saat ini dipersoalkan oleh Komisi Aparat Sipil Negara (KASN),” ungkapnya pada obsessionnews.com, Rabu (11/11/2015).

“Jokwi juga tak boleh ganti orang hanya untuk memasukkan figur lain dari kelompok yang dianggapnya “perlu dapat jatah di eksekutif”. Ini negara besar, bukan rumah tangga atau desa kecil yang semua diatur dengan sistem kekeluargaan yang kadang irasional. Karena para menteri itu memimpin lembaga dalam skope nasional yang niscaya punya risiko besar jika dalam kelola lembaga dengan jiwa yang tak tenang karena selalu terancam untuk disingkirkan oleh Sang Bos Besar,” pungkasnya.

Lebih lanjut Laode mengatakan kalaupun Kejagung dianggap tidak layak lagi dan harus diganti maka penggantinya pun tak boleh sembarang figur. Menurutnya penting Jokowi memberikan contoh pada publik mengenai penempatan figur pejabat secara professional serta memiliki rekam jejak yang bersih. “Jangan hanya para pejabat di barisan Apara Sipil Negara (ASN) yang diproses secara professional sesuai ketentuan UU tentang ASN, melainkan harus ditunjukan oleh Jokowi dalam mengangkat menterinya,” tegasnya.

“Jika pun harus ganti kabinet, harusnya pertama, Jokowi memastikan indikator evaluasi kinerja yang diumumkan ke publik. Kedua, ganti kabinet dalam periode masa kerja minimal 2,5 tahun, sehingga ada kesempatan untuk perbaiki kinerja. Ketiga, lakukan uji publik terhadap figure-figur yang masuk dalam daftar potensial untuk posisi menteri atau pimpinan lembaga negara lainnya,” sarannya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.