Senin, 3 Oktober 22

Reses Komisi VI DPR Dengarkan Keluhan Petani Tebu

Reses Komisi VI DPR Dengarkan Keluhan Petani Tebu

Kediri – Reses masa sidang pertama dimanfaatkan oleh anggota Komisi VI DPR RI, M. Sarmudji, untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani tebu di Kediri Jawa Timur dengan menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Mengurai Problematika Industri Gula di Indonesia.

‎Menurut Sarmudji, kegiatan ini didasari atas banyaknya masalah yang dialami oleh para petani tebu di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Permasalahan itu diantaranya,  terkait dengan rendahnya harga gula dan sulitnya petani melakukan panen tebu di karenakan perbandingan. Sementara itu, disisilain, permintaan gula di Indonesia setiap tahun semakin meningkat.

“Pertemuan ini bertujuan untuk mendengar dan menggali informasi tentang keluhan para petani tebu ,” ujar Sarmudji yang memimpin acara diskusi tersebut di Hotel Lotus Garden Kediri ‎ Rabu 7 Januari 2015.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh 30 peserta yang merupakan perwakilan dari para petani tebu dan juga perwakilan Pengelola Pabrik Gula serta instansi – instansi terkait industri gula di Jawa Timur khususnya Kediri, Blitar, dan Tulungagung yang merupakan daerah pemilihan Sarmudji.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pada saat masa reses ‎ia juga sudah sempat mendengarkan keluhan dari petani tebu, mulai dari tujuh bulan belum panen karena rendahnya harga tebu tidak bisa menopang besarnya modal yang telah mereka keluarkan dalam penanaman tebu tersebut.

“Rencananya ‎kami akan membawa hasil dari diskusi ini dalam pertemuan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) pada hari kamis pukul 11.00 WIB di Surabaya. Dan kemudian akan disampaikan kepada pemerintah dalam rapat kerja selanjutnya,” terangnya.

Dalam acara kegiatan tersebut, salah satu petani tebu dari Blitar Jawa Timur, Kusen juga menyampaikan permasalahan lain, seperti harga jual tebu yang rendah, tidak transparannya pihak Pabrik Gula terkait tinggi rendahnya randemen, proses pembayaran yang tersendat hingga merebahnya gula rafinasi dipasaran.

“Rusaknya harga saat ini disebabkan oleh peredaran gula rafinasi yang tidak terkoordinir,” kata Kusen di depan anggota DPR.

‎Kemudian keluhan juga datang dari Pujianto APTR Ngadirejo yang juga mengatakan bahwa harga gula yang rendah kemudian diikuti tersendatnya dana yang tidak kunjung cair menjadi permasalah yang tidak kunjung selesai. Karena itu, para petani tebu itu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk bersedia menemui mereka, dan bersedia membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

‎Diakhir acara tersebut, Sarmudji berharap kegiatan ini akan memicu semangat anggota DPR untuk lebih banyak lagi mendengar dan memperjuangkan nasib rakyat, terutama para petani tebu yang nasibnya tidak semanis rasa tebu. Ia juga berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut ke pemerintah pusat untuk ditindak lanjuti.

Senada dengan itu anggota Komisi VI DPR Suryo Alam yang juga hadir dalam acara tersebut menambahkan, salah satu solusi mengatasi maraknya gula rafinasi adalah dengan melaporkan hal itu kepolisi. “Jika ada petani yang merasa dirugikan karena rafinasi lebih baik dilaporkan ke Polisi,” katanya.

Selain itu, Suryo juga menyinggung tentang perbedaan DPR periode sekarang dengan periode sebelumnya dimana dengan adanya Undang-Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang sekarang maka hasil diskusi DPR dengan pemerintah bersifat mengikat. (Abn)

Related posts