Rabu, 12 Agustus 20

Rencana Jokowi Bubarkan 40 Lembaga Masih Terkendala Dua Hal

Rencana Jokowi Bubarkan 40 Lembaga Masih Terkendala Dua Hal

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana ‎membubarkan 40 lembaga non struktural. Alasanya, lembaga tersebut selama ini dianggap tidak efisien sekaligus tidak produktif. Disamping itu pembubaran ini juga dalam rangka merampingkan birokrasi dan menghemat anggaran serta mengefektifkan kementerian.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Menurutnya, selama ini lembaga non struktural tidak bisa mengambil perannya dengan baik. Namun demikian, ia belum mau menyebutkan nama-nama lembaga yang nantinya akan dihapus. “Nanti akan disebutkan namanya,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (13/12/2014).

Dalam ‎menjalankan rencana tersebut, Andi mengungkapkan pemerintah masih menuai dua kendala teknis yakni berkaitan dengan persoalan anggaran yang sudah dialokasikan ke beberapa lembaga. Kemudian menyangkut pemutusan kontrak kerja sama dengan pihak lain. Kendala ini yang menurut Andi masih perlu dikaji.
“Soal anggaran yang sudah terlanjur dialokasikan ke lembaga-lembaga tersebut dan sejauh mana lembaga-lembaga tersebut sudah terikat kontrak atau perjanjian dangan pihak lainnya agar pada saat proses likuidasinya tak menimbulkan masalah,” terangnya.

Sejauh ini, Jokowi sudah membubarkan10 lembaga non struktural. Menurut Andi, pembubaran itu sebenarnya merupakan kajian lama yang belum pernah dieksekusi oleh pemerintah sebelumnya yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

‎Langkah ini diambil sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 176 tentang pembubaran 10 lembaga non struktural. dengan keluarnya Perpres ini, maka Jokowi secara tidak langsung sudah mencabut Keppres yang mendasari pembentukan lembaga-lembaga tersebut.

‎Seperti dikutip dari lama situs resmi Sekretaris Kabinet, 10 lembaga tersebut yakni.

1. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
2. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
3. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak
4. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
5. Dewan Gula Indonesia. (HAR)‎
6. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional
7. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
8. Dewan Buku Nasional.
9. Komisi Hukum Nasional.
10. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.

Dengan adanya pembubaran ini, maka selanjutnya Jokowi akan mengalihkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga tersebut ke beberapa kementerian lain. Misalnya, Dewan Buku kini fungsinya dialikan oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kemudian, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, fungsinya akan dialikan ke Kementerian Sosial. Lalu, Komisi Hukum Nasional nantinya akan dialihkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

‎Sementara itu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak, fungsinya akan dialihkan ke Kementerian Tenaga Kerja, dan juga Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, akan dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Abn)

 

Related posts