Jumat, 29 Oktober 21

Remisi Koruptor Menkumham Bisa Berdampak Negatif

Remisi Koruptor Menkumham Bisa Berdampak Negatif

Jakarta, Obsessionnews – Korupsi adalah kejahatan extraordinarily yang paling menghancurkan ekonomi nasional meyebabkan kemiskinan. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) berencana akan memberikan remisi kepada koruptor yang sedang menjalankan hukuman, dengan Mencabut Peraturan Menteri (Permen) yang meniadakan remisi pada koruptor.

“Dengan mencabut Permen Menkumham yang meniadakan remisi pada koruptor bukti pemerintahan Jokowi adalah antek para Koruptor,” tutur Koordinator Komite Anti Korupsi Indonesia, Rahman Tiro, dalam pernyataan persnya, Senin (16/3/2015).

Rahman menilai, alasan Menkumham Yasonna Laoly untuk memberikan remisi kepada para koruptor dengan berpegang  bahwa hak memberikan remisi terpidana kasus korupsi adalah hak Menkumham. “Rencana pemberian remisi terhadap koruptor adalah bentuk penghianatan Menkumham terhadap Trisakti dan Nawacita yang menjadi visi dan misi politik Jokowi,” tuturnya pula.

Ia pun mengingatkan, Nawacita Jokowi berjanji akan serius melakukan pemberantasan dan mengurangi hak para koruptor. “Dengan rencana pemberian remisi kepada koruptor, Yasona Laoly yang merupakan kader PDI Perjuangan akan berdampak negatif pada image masyarakat terhadap PDI-P dan masyarakat akan menilai PDI-P sebagai antek para koruptor,” paparnya.

“Patut dicurigai ada dugaan gratifikasi aliran dana miliaran rupiah Kemenkumham dari para terpidana korupsi untuk menghapus larangan pemberian remisi kepada koruptor dan ini ada benang merahnya. Dengan  ngototnya Yasonna Laoly sebagai Menkumham untuk memberikan remisi kepada terpidana kadus korupsi,” tambahnya.

Menurut Rahman, pemberian remisi bagi para koruptor juga patut dicurigai sebagai cara untuk mengkomersilkan pemberian remisi pada terpidana kasus korupsi. “Dengan Ketidakkonsitenan Yasonna Laoly terhadap pemberantasan korupsi yang bisa meyebabkan pemerintahan Jokowi bisa disebut antek koruptor. Karena itu, Presiden sebaiknya copot Yasonna Laoly secepatnya,” saran Jurubicara Komite Anti Korupsi Indonesia. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.