Jumat, 30 Oktober 20

Rembuk Nasional Tokoh Agama, Salah Kaprah

Rembuk Nasional Tokoh Agama, Salah Kaprah
* Habil Marati.

Oleh: Habil Marati, Anggota DPR RI 1999-2009

 

Ibarat makan gula tapi yang disebut cabe. Demikian juga dengan Rembuk Nasional Tokoh Agama, yang bermasalah adalah kepemimpinan dan Politik Nasional, tetapi yang disalahkan Agama khususnya Agama Islam. Terhadap acara Rembuk Nasional Tokoh Agama ini, Saya langsung berpikir bahwa kesan yang saya tangkap adalah sepertinya Umat Islam yang harus menyesuaikan diri dengan kelompok Agama lain meskipun bertentangan dengan Aqidah Umat Islam.

Di Indonesia pasca jatuhnya Orba dan pasca amandemen UUD45, ada trend untuk membungkus agenda-agenda kelompok lain di luar Islam dengan cara menstigma Umat Islam atau mempresekusi Umat Islam sebagai kelompok radikal, teroris, anti Pancasila, intolerans dan semacamnya lah. Ada ketidakjujuran atau kamulflase dari kelompok tertentu yang memanfatkan Agama Islam sebagai kelompok intolerans.

Kelompok tertentu di luar Islam ingin memaksakan kehendak melalui slogam demokrasi dan Bhineka Tunggal Ika bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak mesti beragama Islam, meskipun Bangsa Indonesia 83% beragama Islam. Ini kan pikiran tirani. Celakanya, agenda ini juga didukung oleh kelompok Umat Islam yang bertuhankan demokrasi. Berambisi menjadikan Presiden dan wakil Presiden dari Non Muslim adalah bentuk pemberontakan terhadap mayoritas apapun argumentasinya.

Demikian juga halnya pada jabatan publik lainnya. Tidak mungkin NTT, Bali, Sulut dan Papua, penjabat Gubernur dan Bupatinya dari umat Islam. Inilah bentuk kejujuran Umat Islam sejak Orba: NTT, Bali, Sulut dan Papua Gubernurnya selalu Non Muslim. Untuk menjaga hormonisasi berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dibutuhkan kejujuran dan ketangkasan berdemokrasi atas dasar logika dalam berbangsa bernegara.

Persoalan Bangsa dan Negara ini jangan dibelokkan menjadi masalah Agama. Umat Islam tidak membutuhkan dialog kalau tujuannya mengajak umat Islam untuk toleransi, dan Berbhineka meskipun melanggar Aqidah dan Alquran. Bagi umat Islam yang taat dan sadar tentang keIslamamnya, hal ini akan menjadi masalah besar. Sebab, Bangsa Indonesia bisa merdeka dari Penjajah Belanda didorong oleh kekuatan Aqidah Umat Islam.

Para Politisi dan tokoh-tokoh Nasional dan Akademik harus jujur dan sadar bahwa Bangsa Indonesia tidak ada masalah dengan Agama, tapi yang bermasalah adalah kelompok tertentu memaksakan kehendak untuk mau jadi presiden, wakil presiden non muslim, bahkan kelompok ini ingin merombak format politik Nasional secara holistik.

Amandemen UUD45 adalah merupakan keberhasilan kelompok ini sebagai pintu masuk untuk melakukan perombakan format politik Nasional atasnama sebuah demokrasi yang bergerbongkan idiologi komunisme, sekuler dan atheisme yang kesemuanya bertentangan dengan Pancasila.

Kita harus sadar bahwa kelompok yang tidak tahu diri ini dan kelompok minoritas Radikal ini, ingin merubah sejarah Bangsa Indonesia termasuk menyingkirkan Pancasila melalui tangan Umat Islam dengan Mengapa stigma Umat Islam sebagai kelompok Radikal, intolerans, dan anti pancasila. Padahal, mereka lah yang Radikal dan Tiran.

Oleh karena itu, kita Umat Islam sebagai bagian bangsa terbesar di NKRI ini mutlak harus menolak bahwa persoalan bangsa dan Negara Indonesia adalah bukan Agama khususnya bukan Islam akan tetapi minoritas Radikal termasuk minoritas sekuler dan anti Pribumi yang memiliki tujuan dan agenda adalah memformat ulang sistem politik Nasional, merubah Idiologi dan merubah konstitusi asli Bangsa Indonesia, serta penguasaan kekayaan Alam Indonesia dan terakhir mereka menguasai Negara dan Bangsa Indonesia dengan cara naturalisasi Bangsa Asing menjadi Bangsa Indonesia tanpa ada Istilah Pribumi lagi. (***)

 

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.