Jumat, 6 Desember 19

Regulasi Desain Lembaga Tidak Jelas, Penegakan Hukum Pemilu Ngambang

Regulasi Desain Lembaga Tidak Jelas, Penegakan Hukum Pemilu Ngambang

Jakarta – Penyelenggaraan Pemilu 2014 telah usai. Pergantian kekuasan tersebut berjalan secara damai meskipun gesekan politik antar partai dan antar pendukung Calon Presiden – wakil Presiden terjadi cukup kuat.

Tidak hanya itu, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam tahapan akhir pemilu untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu belum mampu meredam persoalan yang ada.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, ada banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pemilu. Yaitu, mulai dari hulu ke hilir. Hulu regulasi, Hilir implementasi di lapangan. Sehingga desain sebuah lembaga menjadi tidak jelas.

“Soal regulasi, desain lembaga juga nga jelas. Belum tuntas,” ujar Titi dalam diskusi ‘Redesain Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah’  di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2014).

Titi menambahkan, pembuatan kebijakan di parlemen selalu membuat UU respon terhadap kemarahan. Misalnya UU pemilu dibuat karena marah sama KPU 2009. “Sehingga, bolehkan aktifis jadi penyelenggara pemilu,” katanya.

Penyelesaian sengketa, lanjut Titi, kalau secara universal penyelesaian sengketa dipegang penyelenggara. Dia mengatakan, 2014 lalu dipegang bawaslu. Apakah tidak mungkin Bawaslu melakukan ketidakcermatan?

“Perppu beri kewenangan bagi pengawas pemilu di kab/kota untuk selesaikan sengketa secara final dan mengikat,” pungkasnya. (Pur)

 

Related posts