Senin, 26 September 22

Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar Ditertibkan

Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar Ditertibkan

Jakarta, Obsessionnews – Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), serta seluruh operator penyelenggara telekomunikasi yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berkomitmen akan melakukan penertiban dan pembenahan tata niaga kartu perdana.

Pembenahan pendaftaran aktivasi kartu prabayar ini sangat penting. Selain sebagai referensi database pelanggan secara nasional yang akurat dan terpercaya, langkah ini juga untuk meminimalisir aksi kejahatan yang menyalahgunakan sarana telekomunikasi.

Dalam keterangan resmi dari Kominfo, Jumat (30/10/2015), komitmen perubahan ini merupakan langkah konkrit pemerintah dan operator telekomunikasi untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No:23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi dan sesuai surat dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 326/BRTI/IX/2015 tanggal 21 September 2015 perihal Pelaksanaan Registrasi Pelanggan Pra Bayar.

Registrasi pelanggan pra bayar akan dilakukan oleh penjual kartu perdana dengan menggunakan perangkat handset penjual kartu perdana atau handset calon pelanggan.

Caranya, dengan memasukan identitas (ID) penjual dan data calon pelanggan yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor/Kartu Pelajar yaitu nomor; nama; tempat/tanggal lahir dan alamat.

Ketentuan yang  akan diberlakukan pada 15 Desember 2015, tentu masih dalam penyesuaikan perubahan ini. Operator telekomunikasi akan melakukan amendemen Perjanjian Kerjasama antara Operator dengan seluruh penjual kartu perdana baik di tingkat distributor, outlet, retail outlet, maupun lapak serta akan ada tambahan klausul mengenai registrasi pelanggan pra bayar akan adilakukan oleh penjual yang telah memiliki ID, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap kartu identitas calon pelanggan.

Nantinya, setiap operator telekomunikasi harus melengkapi diri dengan Distribution Monitoring System sebagai tools untuk mengetahui dari outlet mana aktifasi pelanggan dilakukan.

Operator telekomunikasi juga tak segan-segan akan mengenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau peninjauan kembali terhadap pendistribusian/penjualan kartu prabayar kepada para penjual jika diketahui terjadi ketidak sesuaian data.

Saat ini, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kewajiban registrasi pelanggan pra bayar akan dilaksanakan oleh Kominfo, BRTI, ATSI dan operator telekomunikasi melalui media massa elektronik, cetak maupun media sosial.

Diharapkan peraturan yang baru ini tidak akan menyulitkan pelanggan untuk mendapatkan layanan jasa telepon seluler.

Selain itu, perubahan proses pendaftaran untuk aktivasi kartu prabayar ini, diharapkan juga mampu mendorong akurasi data pelanggan operator telekomunikasi, sehingga  akan memudahkan dan dapat membantu pelaksanaan program-program pemerintah. Pembenahan ini juga akan bermanfaat bagi pelanggan prabayar itu sendiri terutama saat kartu prabayarnya mengalami kerusakan atau dalam kasus pencurian. (Popi Rahim)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.