Sabtu, 25 September 21

Reformasi Telah Melenceng Menjadi Deformasi

Reformasi Telah Melenceng Menjadi Deformasi

Jakarta – Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) Prof Dr Sri Edi Swasono yang juga Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa, menilai Reformasi saat ini telah menjadi Deformasi, dalam arti selama 15 tahun terakhir ini telah melenceng dari cita-cita nasional mulianya serta menyimpang jauh dari pedoman kehidupan nasional kita alias menjauh dari Pancasila dan UUD 1945.

“Globalisasi memang meningkatkan intensitas gerak deformatif ini, tetapi bukanlah penyebab utamanya. Bibit deformasi seperti yang saya maksudkan di atas memang sudah muncul sebagai penyimpangan laten jauh sebelum era Reformasi dicetuskan,” papar Sri Edi Swasono dalam Pidato Ilmiahnya pada dalam acara Sidang Senat Terbuka Dies Nataslis ke-51 Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, Selasa (23/9/2014).

Ia mengungkapkan, Kampus-kampus kita perlu memahami bahwa sesungguhnyalah secara kultural “pernyataan kemerdekaan” adalah “per¬nyataan budaya”, yaitu pernyataan untuk merubah sikap budaya dari rakyat terjajah menjadi rakyat merdeka, dari anak-negeri yang berkedudukan sebagai “koelie pribumi” menjadi “tuan di negeri sendiri”, melewati suatu proses cultural unlearning.

Mengenai makna pernyataan budaya ini, lanjutnya, adalah kehendak untuk merubah diri sendiri, yang di masa jajahan menerima dirinya terdiskriminasi sebagai kaum Inlander (Pribumi – kelas terendah) di bawah kaum European (Kulit Putih – kelas teratas) dan kaum Vreemde Oosterlingen (Timur Asing – kelas di tengah), setelah Proklamasi Kemerdekaan ketiganya menjadi kaum-kaum yang setara. Kemudian Indonesia Merdeka menyatakan: “tiap-tiap warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kehendak untuk merubah keinlanderan-diri semacam ini merupakan kehendak konstitusional untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

“Celakanya terbukti bahwa tidak mudah melaksanakan cultural unlearning untuk merubah keinlanderan-diri itu, seperti kita saksikan sendiri, umumnya kita tetap saja mengidap rasa minder (minderwaardigheidscomplex) sebagai kaum Inlander, tetap rendah-diri dan mudah kagum terhadap yang serba western berikut gebyar-gebyar globalisasi bawaannya, tetap saja merasa diri sebagai het zaachste volk ter aarde, een koelie onder de volkeren – bangsa terlemah di atas bumi dan kulinya bangsa-bangsa lain. Kolonialisme sebagai peradaban ganas dalam wujud penaklukan dan penjajahan terhadap rakyat di Nusantara di masa lalu itu kiranya telah membentukkan mindset keter¬tundukan dan disorientasi sosial-budaya yang massif sebagai an underdog community,” bebernya.

Demikian pula, jelas Sri Edi, pernyataan kemerdekaan adalah juga “pernyataan keberdaulatan” dan “kemandirian”, yaitu pernyataan melepaskan diri dari ketergantungan, untuk mampu menentukan sendiri apa yang terbaik bagi diri-sendiri, tanpa ragu melak¬sanakan “indonesianisasi”, men¬desain sendiri wujud dan arah masa depan bagi bangsa dan Negara sendiri, menentukan destiny sendiri.

“Kita harus menyadari keberdaulatan kita dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan adalah untuk menjaga kesinambungan dalam meningkatkan dan menjaga ketahanan nasional (national resilience). Sementara itu sejak awal kemerdekaan kita menegaskan komitmen kita untuk melaksanakan cita-cita kemerdekaan nasional sebagaimana terpaku di dalam konstitusi kita itu,” tandas menantu Bung Hatta ini.

Menurutnya, perlu dicatat bahwa Negara Republik Indonesia didirikan atas “rasa bersama”. Negara Republik Indonesia ini didirikan sebagai “Negara Pengurus” (menyelenggarakan good governance), sebagai Rechtsstaat (Negara Hukum), tidak berdasar atas Machtsstaat (Negara Kekuasaan) belaka. Hal ini ditegaskan pada Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Melunturnya “rasa bersama” sebagaimana kita rasakan saat ini, telah memperlemah komitmen nasional kita ini.

“Saya merasa perlu mengingatkan pula kepada kaum intelek¬tual Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia ini didirikan berdasar Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerak-yatan18). Kebangsaan atau nasionalisme adalah kesepakatan bersama yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan kerakyatan adalah penegasan bahwa “Tahta adalah untuk Rakyat”, suatu ideologi menjunjung tinggi martabat rakyat, membela rakyat, dan memihak rakyat, yang bukan hanya monopolinya kaum komunis saja, tetapi adalah komitmen kita semua terhadap demokrasi dan demokratisasi kehidupan rakyat,” tandas Sri Edi.

Tantangan Globalisasi dan Ketangguhan Nasionalisme
Pada Konferensi Ekonomi yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946, hanya 6 bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, Wakil Presiden RI menyatakan perlunya suatu koordinasi dipersiapkan untuk masa depan ekonomi Indonesia, ditegaskannya: “…bagaimana mengatur perekonomian Indonesia supaya bersambung dengan pembangunan di seluruh dunia…”. “Bagi yang memahami sejarah mestinya kita saat ini siap, dan bukan kagum terhadap globalisme dan datangnya era globalisasi ekonomi sekarang ini,” tegas Sri Edi.

Dalam menghadapi globalisasi, menurutnya, inti dari nasionalisme tidak berubah, artinya kepentingan nasional adalah utama dan diutamakan, tanpa mengabaikan tanggungjawab global. Nasionalisme tetap terikat oleh kepentingan bersama global, mengemban persatuan bangsa-bangsa, menjadi kebersamaan hidup di dunia, menjaga kelestarian bumi tempat hidup bersama, menjaga kelestarian bumi tempat hidup bersama, dengan the brotherhood  of men sebagai ruh mondial.

“Nasionalisme tidak pernah usang, nasionalisme tetap menjadi identitas setiap anak bangsa. Nasionalisme adalah kebanggaan nasional apapun “isme” yang disandangnya. Nasionalisme yang luntur akan melunturkan identitas dan memperlemah kebanggaan nasional. Nasionalisme mengambil bentuknya dalam berbagai sikap dan perilaku,” tuturnya.

Ia meengaskan, tentu nasionalisme saat ini menghadapi tantangan globalisasi. Majalah The Economist edisi bulan lalu mengakui bahwa di dalam globalisasi, di mana negara-negara besar menganjurkan kerjasama ekonomi, toh terbukti Negara-negara besar itu mewas-padai dan menghalau globalisasi (gated globalization) manakala merugikan kepentingan negara-negara besar itu.

“Majalah The Economist merupakan majalah terkemuka di Inggris, bagi saya tentu aneh, karena sebetulnya tokoh terkemuka ekonom Inggris, Joan Robinson, setengah abad yang lampau (1962) telah menegaskan bahwa ilmu ekonomi berakar pada nasionalisme – the very nature of economics is rooted in nationalism. Inggris memang dalam sejarah kita kenal sebagai negara dengan nasionalisme fanatic,” paparnya.

“Nasionalisme adalah ekspresi-ekspresi cinta Tanah-Air, mengabdi sepenuhnya kepada Ibu Pertiwi yang tidak pernah akan usang. Vigilance is the price of liberty,” tambahnya.

Demokrasi dan Kooperativisme Gotong-Royong
Sri Edi mengingatkan, Demokrasi adalah Kerakyatan. Demokrasi adalah “daulat Rakyat”, bukan “daulat Tuan¬ku”, dan bukan pula “daulat pasar”32). Pemerintahan demokratis adalah pemerintahan cap rakyat, bukan cap tuanku, bukan cap pemodal, bukan pula cap partai ataupun cap teknokrat, bukan pula cap penguasa atau pun cap proletar.

Menurutnya, kedaulatan rakyat tidak identik dengan pemilihan langsung yang diricuhkan saat ini. Pemilihan langsung hanya secuil kecil dari wujud dan ekspresi kedaulatan rakyat. Dalam Negara Republik Indonesia yang memiliki konstitusi, wujud ideal-normatif dari kedaulatan rakyat adalah adanya MPR yang terdiri dari DPR ditambah Utusan-Utusan dari Daerah-Daerah dan Golongan-Golongan untuk memenuhi paham kebersamaan Indonesia berupa “semua diwakili” dan bukan “semua dipilih”.

“Wujud filosopis kedaulatan rakyat adalah tercapainya cita-cita nasional untuk rakyat yang berisi hak-hak sosial-politik-rakyat, yaitu terselenggaranya pemerintahan Negara yang “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dst…”, serta terselenggaranya hak-hak asasi warganegara dalam bingkai hak-hak sosial-politiknya itu, yaitu terlaksanakannya Pasal-Pasal UUD 1945, terutama Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34,” jelas Sri Edi.

“Pemilihan langsung tidak menjamin hak-hak asasi dan hak-hak sosial-politik rakyat, dihormati dan diwujudkan, bahkan tidak dijamin Kepala-Kepala Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah yang terpilih secara langsung benar-benar meng¬utamakan kepentingan rakyat pemilih. Partai-partai mengambil oper, bahkan acapkali telah terbukti merampas kedaulatan rakyat sejak pencalonan-pencalonan mereka,” paparnya.

Perwakilan Kedaulatan Rakyat
Sri Edi menegaskan, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung mengabaikan legitimasi tunggal (single legitimacy) se¬perti dikehendaki oleh Konstitusi kita, pemilihan langsung menumbuhkan legitimasi ganda (double legitimacy). Pilkada langsung menem¬pat¬kan Kepala-Kepala Daerah memperoleh legitimasi yang sama dengan DPRD-DPRD yang juga dipilih langsung oleh rakyat.

“Legitimasi ganda ini akan menimbulkan kerancuan tentang posisi kepala eksekutif terhadap badan legislatif, demikian pula sebaliknya, di mana yang seharusnya adalah bahwa kepala eksekutif yang “untergeordnet” terhadap badan legislatif, bukan “neben”, meskipun kehidupan keduanya diharapkan dalam posisi “partnership”. Dalam suatu kedaruratan tertentu, kerancuan double legitimacy berakibat representasi kerakyatan saling setara pada badan legislatif dan badan eksekutif, yang tentu saling bisa memakzulkan satu sama lainnya,” terangnya.

Menyangkut pemilihan langsung versus pemilihan tidak langsung, tegas dia, maka deviasi-deviasi tatakelola pemerintahan Negara yang baik (good governance), baik yang berupa korupsi kekuasaan, korupsi ideologi ataupun tindak kriminal keuangan negara, seharusnya diposisikan sebagai masalah khusus terpisah yang temporer, yang harus diatasi secara tersendiri, dan tidak direspon sebagai isu yang seolah-olah dianggap permanen.

“Sesungguhnya apa yang dikemukakan di atas adalah himbauan agar kita tidak terjebak pada kasus-kasus sesaat, kita harus tetap memikirkan konteksnya dengan masa depan yang benar berdasar single legitimacy. Jangan sampai reformasi menjadi deformasi permanen,” tandasnya.

Perlu pula dicatat bahwa MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tidak seharusnya berubah menjadi MVR (Majelis Voting Rakyat). Demikian pula DPR jangan terdistorsi dari hakikatnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sehingga berubah menjadi Dewan Perwakilan Partai.

“Marilah kita berbicara mengenai demokrasi dalam masyarakat pluralistik dan multikulturalistik. Indonesia terdiri lebih dari 750 sukubangsa sebagai pemangku Nusantara, yang Demokrasi Pancasila: Partisipasi dan Emansipasi,” tegasnya.

Ia menuturkan, demokrasi politik menuntut partisipasi politik dan emansipasi politik seluruh rakyat. Demikian pula demokrasi ekonomi menuntut partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Demokrasi politik sarat dengan nilai-nilai kultural dan fatsoen lokal, demikian pula demokrasi ekonomi mengemban nilai-nilai kultural dan tatanan lokal.

“Tanpa demokrasi ekonomi akan ter¬bentuk konsentrasi kekuatan ekonomi yang akan mengatur dan mendikte demokrasi politik. Demokrasi ekonomi merupakan “the political struggle of the twenty-first century” (JW Smith, 2000), sebagai upaya mendobrak pola perdagangan konspiratif masa lalu yang membentukkan imperialisme korporasi hingga saat ini (ibidum),” jelasnya.

Ditegaskan pula, demokrasi menjadi tuntutan modernisasi, yang bukan harus merupakan westernisasi. Ada demokrasi Barat ada pula demokrasi Timur. Dalam UUD 1945 (asli) Indonesia menegaskan demokrasi bikinannya sendiri (custom-made atau tailored-made), suatu consociational democracy, yaitu demokrasi berdasar konsensus. Demokrasi Indo¬nesia memangku pluralisme Indonesia, mengedepankan prinsip “semua diwakili”, bukan sekedar “semua dipilih”.

“Demokrasi Indonesia terselenggara di parlemen melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (bukan sekedar Majelis Rakyat), yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan-utusan dari Daerah-Daerah dan Golongan-Golongan. Inilah Demokrasi Pancasila, yang berdasar “asas bersama” yang mengutamakan semangat kerjasama dan kegotongroyongan, tolong-menolong, bekerjasama dan bersinergi, saling mem¬perkukuh keberadaan diri masing-masing, untuk saling bermakna satu sama lain,” paparnya.
Demokrasi Pancasila kita yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dengan mewujudkan die Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkas berupa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bukan sekedar Majelis Rakyat (MR) apalagi Majelis Voting Rakyat atau (MVR) yang serba melalui voting. Bahwa Amandemen UUD 1945 me¬nying¬kirkan prinsip “semua diwakili” sebagai custom-made democracy Indonesia, ini adalah suatu “kecelakaan konstitusional”, suatu kelengahan kultural kebarat-baratan berdasar “asas perorangan” (individualisme) yang menguta¬makan semangat bersaing.

Oleh karena itu, lanjut Sri Edi, Pancasila sebenarnya adalah “asas bersama” bagi yang bhinneka agar menjadi tunggalika. Kalimat bertuah Mpu Tantular Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, adalah embrio nasionalisme (kebangsaan) Indonesia.

Pancasila adalah “penyebut yang sama” (the common denominator) bagi pluralisme dan multikulturalisme Indonesia. Ibarat pecahan-pecahan (fractions) yang berbeda-beda penyebutnya tidak akan terjumlahkan manakala tidak ditransformasikan dalam penyebut yang sama. Mohammad Hatta (1932) menegaskan tanpa ruh atau penyebut yang sama maka “persa¬tuan” hanya akan menjadi “persatéan”.

Pancasila mentransformasi kebhinnekaan menjadi ketunggalikaan. Dalam Bhinneka Tunggal Ika itu maka masing-masing menghormati perbedaan, saling bersikap toleran, bekerja¬sama, hidup berdampingan secara damai (in peaceful co-existence), memelihara kerukunan harmonis, serta saling memperteguh keberadaan masing-masing, yang selanjutnya menjadi suatu idealisme yang kukuh dan persisten. Di sinilah koope-rativisme, kerjasama bergotong-royong, menjadi tuntutan inheren dalam keindonesiaan kita.

“Di Indonesia derivat dari kooperativisme atau kerjasama bergotong-royong sebagai ideologi nasional adalah “kebersa¬maan” (mutualism) dan “asas kekeluargaan” (brotherhood), keduanya telah diangkat ke dalam Konstitusi kita sebagai Pasal 33 UUD 194536). Untuk hal ini perlu saya sampaikan suatu catatan pinggir: di sinilah, dalam paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, Soekarno, Hatta dan Ki Hadjar Dewantara, tiga tokoh Bapak Bangsa, berada pada satu titik perjuangan ideologi nasional,” tutupnya. (Ars)

 

Related posts