Jumat, 5 Juni 20

Redistribusi Tanah Diyakini Dapat Pulihkan Ekonomi Masyarakat di Tengah Covid-19

Redistribusi Tanah Diyakini Dapat Pulihkan Ekonomi Masyarakat di Tengah Covid-19
* Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra. (Foto: Suara.com)

Jakarta, Obsessionnews.com — Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, menyampaikan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi lebih beragam di era pandemi Covid-19. Selain menjadi fasilitator/mediator konflik pertanahan, GTRA juga harus bisa menjadi pusat data pertanahan, serta corong komunikasi publik terkait isu pertanahan.

“Dengan adanya saving anggaran 2020, perlu langkah konkret untuk merespon situasi sulit sekarang ini, salah satunya menjadikan Redistribusi Tanah sebagai cara pemulihan untuk penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Surya Tjandra, Rabu (13/5/2020).

Surya Tjandra mengatakan di tengah situasi pandemi Covid-19, peran dari GTRA ini dirasa sangat perlu untuk membantu permasalahan negara, khususnya melalui skema Reforma Agraria. Salah satu komitmen pemerintah adalah menata persoalan agraria.

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada tanggal 24 September 2018 lalu. Terbitnya peraturan ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan aset (asset reform) dan pemberian akses (access reform). Penataan aset adalah pemberian tanda bukti hukum kepemilikan atas tanah, seperti yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang bergulir di Indonesia.

Sedangkan pemberian akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya sehingga subjek Reforma Agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.

“Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN yang bersinergi dengan berbagai pihak,” papar Surya Tjandra.

Sebelumnya, provinsi Jambi melaksanakan Rapat Koordinasi GTRA melalui video conference. Rakor ini menjadi salah satu momentum bagi semua pihak untuk saling bersinergi, menyatukan persepsi dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan Reforma Agraria.

Ketua Pelaksana harian GTRA Provinsi Jambi, Dadat Dariatna menekankan bahwa GTRA harus berjalan dari mulai Pra, Aset dan Akses sehingga tidak sebatas seremonial saja.

Bersamaan itu, Direktur Landreform, Sudaryanto juga berpesan agar Provinsi Jambi tetap berfokus pada prioritas penyelesaian konflik pertanahan yang bersinggungan dengan Suku Anak Dalam (SAD). (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.