Obsessionnews.com — Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam memperkuat penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung secara terintegrasi sebagai langkah strategis mengantisipasi banjir dan longsor yang kerap melanda kawasan Jabodetabekpunjur. Penanganan ini tidak lagi dilakukan secara sektoral, melainkan menyeluruh dari wilayah hulu hingga hilir, dengan melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait pelaksanaan pemulihan lahan dan mitigasi banjir serta longsor di DAS Ciliwung, yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jumat (9/1/2026).

Pratikno menegaskan, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial. Menurutnya, pengendalian banjir harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terintegrasi, mulai dari kawasan hulu sebagai daerah resapan hingga wilayah hilir yang menjadi muara aktivitas masyarakat dan ekonomi. Negara, kata dia, harus hadir secara utuh dalam melindungi keselamatan warga.

Sepanjang tahun 2025, banjir di kawasan Jabodetabekpunjur tercatat menimbulkan dampak signifikan, baik secara sosial maupun ekonomi. Kerugian ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah, sementara ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Berbagai faktor memperparah kondisi tersebut, mulai dari menurunnya daya serap air di kawasan hulu akibat berkurangnya tutupan hutan, sedimentasi dan penyempitan alur sungai di wilayah hilir, hingga penumpukan sampah dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya.

Menko PMK menjelaskan bahwa pemerintah telah menyepakati kerangka penanganan terpadu yang mencakup penguatan infrastruktur pengendalian banjir, pemulihan fungsi ekologis kawasan hulu, penataan regulasi tata ruang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum atas pemanfaatan lahan yang bermasalah. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk menekan risiko bencana sekaligus melindungi jutaan warga yang tinggal dan beraktivitas di kawasan DAS Ciliwung.

Dalam konteks infrastruktur, pemerintah mendorong penambahan bendungan dan embung untuk menampung limpasan air, sekaligus mengoptimalkan sistem saluran yang telah ada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, terus mengakselerasi pembangunan embung di sejumlah titik potensial, dengan belasan lokasi yang kini memasuki tahap pembebasan lahan pada 2026.

Di sisi lain, pemulihan kawasan hulu menjadi perhatian utama melalui percepatan reforestasi dan penghentian pembukaan hutan. Pemerintah menilai, tanpa pemulihan fungsi ekologis hulu, upaya pengendalian banjir di hilir tidak akan berjalan efektif.

Penguatan regulasi juga menjadi kunci. Pemerintah tengah mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang pembangunan kawasan aglomerasi yang menekankan mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan, serta mengendalikan penerbitan sertifikat lahan di wilayah DAS Ciliwung.

Selain aspek fisik dan regulasi, pemerintah menaruh perhatian besar pada peningkatan kapasitas masyarakat. Melalui pelatihan mitigasi bencana, pengembangan ekonomi hutan berkelanjutan, dan penguatan peran warga dalam menjaga lingkungan, diharapkan terbentuk kesadaran kolektif bahwa pengelolaan DAS merupakan tanggung jawab bersama.

Pratikno menegaskan, DAS Ciliwung dan sekitarnya dihuni sekitar 3,5 juta penduduk dengan tingkat kepadatan tinggi. Kondisi tersebut menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pemulihan lahan dan antisipasi bencana.

“Banjir adalah persoalan serius yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ini membutuhkan respons cepat, kehadiran negara yang kuat, serta kerja kolaboratif lintas sektor,” ujar Pratikno.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan daerah, antara lain Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri ATR/BPN, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bupati Bogor, serta perwakilan dari Kementerian PUPR, Bappenas, BNPB, dan kementerian terkait lainnya. Pemerintah berharap, melalui sinergi yang kuat dan konsisten, penanganan DAS Ciliwung ke depan tidak hanya mampu menekan risiko banjir dan longsor, tetapi juga membangun ketahanan wilayah yang berkelanjutan.  (Ali)