Obsessionnews.com —Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak boleh berhenti pada tahap “pulih seperti semula”. Negara menargetkan wilayah terdampak bangkit dengan fondasi yang lebih kuat, tangguh, dan berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat meninjau langsung progres penanganan bencana Sumatra, tepat satu bulan pascakejadian, di Pusat Informasi dan Media Center Komdigi Aceh, Kamis (25/12/2025).

Menurut Pratikno, pemerintah pusat memastikan seluruh tahapan tanggap darurat hingga transisi pemulihan berjalan tanpa jeda, termasuk menjelang pergantian tahun. Ia menekankan bahwa tidak ada ruang untuk perlambatan kerja birokrasi di tengah penderitaan masyarakat.

“Pemerintah hadir di lapangan. Tidak ada libur. Semua bekerja agar pemulihan terus berjalan dan masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik,”tegasnya.

Pratikno mengungkapkan, dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, sebanyak 12 daerah telah memasuki fase transisi menuju pemulihan. Sementara itu, di Aceh, 11 kabupaten masih memperpanjang status tanggap darurat untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi secara optimal.

Pada sektor hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) terus dipercepat sebagai jembatan menuju hunian tetap (huntap). Di Sumatra Barat, huntara telah berjalan di enam kabupaten/kota, di Sumatra Utara di tiga kabupaten/kota, dan di Aceh telah dimulai serta terus diperluas.

“Pembangunan hunian dilakukan secara gotong royong. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, BNPB mengoordinasikan, TNI-Polri dan masyarakat ikut terlibat. Ini kerja kolektif,”ujar Pratikno.

Dari sisi konektivitas, pemulihan infrastruktur menunjukkan progres signifikan. Dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi. Sisanya masih dikebut agar distribusi logistik dan akses layanan darurat semakin lancar.

Layanan kesehatan dasar juga mulai pulih. Seluruh rumah sakit pemerintah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, meskipun beberapa masih dalam kondisi terbatas. Ratusan puskesmas kembali melayani masyarakat dengan dukungan tenaga kesehatan dan relawan.

Menko PMK secara khusus mengapresiasi kontribusi para dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi yang turun langsung ke lokasi pengungsian. “Mereka menjadi garda penting dalam menjaga kesehatan masyarakat pascabencana,”katanya.

Dalam hal logistik, pemerintah memastikan ketersediaan pangan, BBM, dan LPG dalam kondisi aman. Penyaluran bantuan terus diupayakan menjangkau wilayah terisolasi melalui jalur darat maupun udara, meski dihadapkan pada medan sulit dan cuaca yang belum sepenuhnya bersahabat.

Menariknya, Pratikno juga menegaskan langkah tegas pemerintah dalam penataan lingkungan pascabencana. Pemerintah pusat telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar dan menyegel aktivitas pertambangan yang berisiko merusak lingkungan.

“Pemulihan ini harus menjadi titik balik. Kita tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Lingkungan harus dikelola lebih bertanggung jawab,”tegasnya.

Di sektor pendidikan, sekitar 65 persen sekolah di Aceh telah disiapkan untuk kembali beroperasi, sementara di Sumatra Barat dan Sumatra Utara kesiapan sekolah mendekati 90 persen. Pemerintah menargetkan proses belajar mengajar kembali berjalan normal pada Januari 2026.

Menutup keterangannya, Pratikno menegaskan bahwa seluruh upaya ini merupakan mandat langsung Presiden Republik Indonesia. Negara, kata dia, hadir sepenuhnya untuk memastikan masyarakat tidak berjalan sendirian menghadapi dampak bencana.

“Kita ingin masyarakat tidak hanya pulih, tetapi bangkit lebih kuat. Inilah komitmen negara,”pungkasnya.

Pratikno juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, seraya mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bergotong royong mendukung pemulihan wilayah terdampak. (Ali)