Obsessionnews.com — Bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan sekadar peristiwa alam, melainkan ujian kolektif bagi ketahanan sosial, tata kelola negara, dan solidaritas kebangsaan. Di tengah duka dan kehilangan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir secara utuh, tidak hanya pada fase darurat, tetapi hingga proses pemulihan tuntas dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyampaikan bahwa penanganan bencana di wilayah Sumatra telah menunjukkan kemajuan signifikan berkat kerja terpadu lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menetapkan bencana ini sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya negara demi memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak.

“Ini bukan sekadar kerja teknis. Ini adalah wujud kehadiran negara dan tanggung jawab moral kita bersama terhadap warga yang terdampak bencana,” ujar Menko PMK dalam konferensi pers di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Menko PMK menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa yang jatuh, sekaligus menegaskan bahwa para pengungsi menjadi perhatian utama pemerintah. Di tengah keterbatasan, gotong royong masyarakat berpadu dengan kerja negara yang terkoordinasi, memastikan kebutuhan dasar, keamanan, dan layanan publik terus bergerak pulih.

Pemulihan konektivitas menjadi fondasi awal kebangkitan. Di Aceh, sejumlah jalur strategis yang sempat terputus kini mulai kembali terhubung, membuka akses logistik dan mobilitas warga. Hal serupa terjadi di Sumatra Utara, di mana konektivitas antarwilayah perlahan pulih meski masih dihadapkan pada tantangan longsor dan infrastruktur darurat. Di Sumatra Barat, progres perbaikan jalur Padang–Bukittinggi melalui Lembah Anai telah melampaui 90 persen, menandai kembalinya denyut ekonomi dan sosial.

“Alat berat, personel, dan seluruh instrumen pemulihan terus dikerahkan. Negara bekerja siang dan malam agar masyarakat tidak terlalu lama terisolasi dari akses kehidupan,” tegas Menko PMK.

Di sisi layanan dasar, listrik, komunikasi, air bersih, serta pasokan energi secara bertahap kembali tersedia. Untuk wilayah terpencil, pemerintah mengandalkan teknologi dan perangkat darurat agar warga tidak terputus dari layanan dan informasi. Distribusi logistik juga diperkuat melalui jalur darat, udara, dan dukungan relawan yang menjangkau titik-titik paling sulit.

Memasuki fase transisi, pemerintah mulai mengalihkan fokus dari sekadar bertahan menuju pemulihan bermartabat. Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap menjadi simbol harapan baru bahwa masyarakat tidak hanya dipulihkan, tetapi diberi ruang untuk bangkit dan menata kembali kehidupan.

“Pemulihan pascabencana tidak berhenti pada kembali seperti semula. Target kita adalah membangun wilayah terdampak menjadi lebih kuat, lebih aman, dan lebih berkelanjutan,” ujar Menko PMK.

Lebih dari sekadar laporan progres, penanganan bencana di Sumatra menjadi refleksi tentang bagaimana negara hadir dalam situasi krisis. Di balik angka capaian dan infrastruktur yang diperbaiki, terdapat pesan yang lebih dalam: bahwa keselamatan warga, martabat manusia, dan keadilan sosial adalah inti dari pembangunan.

Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat, harapan untuk Sumatra yang pulih dan tangguh bukanlah sekadar janji. Ia tengah dibangun, langkah demi langkah, di tengah reruntuhan yang perlahan berubah menjadi fondasi masa depan.  (Ali)