Obsessionnews.com — Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kesiapan nasional harus dilakukan secara lebih komprehensif dan kolaboratif. Alasannya, perayaan Nataru tahun ini berlangsung ketika sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Sumatra, masih mengalami fase pemulihan pascabencana.

Dalam Rapat Tingkat Menteri Persiapan Libur Nataru yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Senin (8/12/2025), Pratikno menekankan bahwa pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, BUMN, pelaku usaha, dan masyarakat harus menyatukan langkah untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal mulai dari transportasi, kesehatan, hingga layanan ibadah.

Pratikno menjelaskan bahwa periode libur Nataru berlangsung selama 14 hari, dimulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, dengan puncak arus mudik pada 20 dan 24 Desember, serta puncak arus balik pada 28 Desember dan 4 Januari. Di atas kertas, pola ini tampak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun konteksnya berbeda.

“Yang tahun ini lebih berat adalah situasi bencana. Kita menghadapi kondisi darurat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, juga beberapa wilayah Jawa dan Sulawesi. Tugas kita bukan hanya memastikan kelancaran mudik, tetapi memastikan saudara kita di wilayah terdampak tetap mendapat perlindungan dan layanan dasar,” tegas Menko PMK.

Dalam paparannya, Pratikno menyebut situasi di sebagian wilayah Sumatra, terutama Aceh dan beberapa kabupaten di Tapanuli, masih memerlukan perhatian intensif. Akses jalan beberapa daerah belum pulih, jaringan listrik belum stabil, dan layanan kesehatan masih terbatas. Pada saat yang sama, umat Kristiani di wilayah-wilayah tersebut tengah mempersiapkan ibadah Natal.

Menurutnya, ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan “dukungan ekstra” agar kegiatan ibadah dapat berlangsung aman dan layak di tengah proses pemulihan bencana.

Pratikno juga meminta seluruh kementerian/lembaga memperkuat posko terpadu Nataru, memastikan kelancaran transportasi, kesiapan layanan kesehatan, ketersediaan logistik, serta layanan inklusif di seluruh simpul mobilitas—mulai dari bandara, pelabuhan, stasiun, hingga pusat wisata. BMKG diminta memperbarui informasi cuaca secara berkala, termasuk melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah berisiko tinggi.

Kementerian/lembaga dan BUMN hadir dalam rapat tersebut turut menyampaikan kesiapan masing-masing. Tahun ini, posko informasi diperluas menjadi ekosistem layanan terpadu yang tidak hanya memantau angkutan, tetapi juga kesehatan, bencana, pariwisata, dan logistik masyarakat.

Stabilitas bahan pokok juga menjadi perhatian penting, mengingat dinamika cuaca ekstrem berpotensi mengganggu distribusi. Pratikno meminta koordinasi intens di lapangan agar suplai logistik tidak terganggu dan harga tetap terkendali.

Di akhir pertemuan, Menko PMK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyiapkan dukungan Nataru dengan matang. “Terima kasih atas kesiapan kolektif ini. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan selamat, di mana pun mereka berada,” ujarnya.

Rapat tersebut dihadiri jajaran kementerian, lembaga, dan BUMN, termasuk Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus, serta perwakilan TNI-Polri, BMKG, BNPB, Basarnas, PT KAI, PT Pelindo, PT Angkasa Pura, Pertamina, dan Jasa Marga.  (Ali)