Obsessionnews.com — Bandung kembali menjadi pusat perhatian nasional ketika Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok pada 20 November 2025. Di hadapan lebih dari 400 peserta dari seluruh Indonesia, Mendag Busan menegaskan satu pesan penting: kredibilitas data harga bapok adalah fondasi utama stabilitas harga dan pengendalian inflasi nasional.

Rakernas yang berlangsung selama dua hari ini mengangkat tema “Kolaborasi dan Sinergi: Data Kredibel untuk Indonesia Maju”, menggambarkan semangat besar untuk memperkuat sistem pemantauan harga melalui SP2KP. Menurut Mendag Busan, akurasi dan objektivitas data menjadi elemen yang tak bisa ditawar. Tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan, kebijakan harga dan distribusi pangan akan kehilangan arah. Karena itu, integrasi sistem, digitalisasi, dan keseragaman standar pelaporan terus didorong agar proses pemantauan harga semakin cepat dan responsif.

Dalam kesempatan yang sama, Mendag juga menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi, termasuk BPS, Kemendagri, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini telah menghasilkan data yang menjadi navigasi utama dalam lebih dari 142 rapat pengendalian inflasi di tingkat nasional, sebuah bukti bahwa SP2KP bukan hanya statistik, tetapi instrumen vital kebijakan pangan Indonesia.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal S. Shofwan, memaparkan capaian membanggakan: SP2KP kini mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93 persen. Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak tantangan yang perlu dituntaskan, mulai dari peningkatan kualitas SDM pemantau harga hingga integrasi menuju satu data nasional yang lebih kuat.

Apresiasi juga datang dari Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang menilai kontribusi SP2KP sebagai bagian penting dalam penyusunan Indeks Perkembangan Harga (IPH)—indikator kunci rapat inflasi mingguan sejak 2022. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi pusat-daerah dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan di tingkat lokal.

Rakernas tahun ini turut dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada 18 kontributor pemantau harga dan tiga tim pembinaan provinsi terbaik. Kisah para penerima penghargaan, seperti Faisal dari Kendari dan Haddidjah Mardjirima dari Maluku Tengah, menggambarkan dedikasi para pemantau harga yang setiap pagi turun langsung ke lapangan, membangun kepercayaan pedagang, dan memastikan data dapat diproses tepat waktu.

Sebagai penutup, Kemendag meluncurkan kelas pemantauan bapok berbasis e-learning melalui platform Kudagang. Inisiatif ini diharapkan memperkuat kapasitas kontributor dalam memahami metodologi survei, pemilihan komoditas, hingga etika pemantauan, sebuah langkah menuju data yang semakin kredibel dan sistem pemantauan yang semakin solid.

Rakernas Pemantauan Bapok 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen nasional. Di tengah dinamika harga pangan global, Indonesia mempertegas arah: kredibilitas data adalah kunci, dan kolaborasi adalah jalannya.  (Ali)