Obsessionnews.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa penandatanganan Piagam Penguatan Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan wujud komitmen nyata seluruh jajaran Kemenko PMK untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Piagam Penguatan Pembangunan Zona Integritas yang berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025).

Menko PMK menekankan bahwa nilai integritas harus terus diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan inovatif. Menurutnya, inovasi menjadi faktor penting untuk menjawab tantangan birokrasi di tengah keterbatasan sumber daya.

“Ini bukan hanya acara seremoni semata, bukan hanya piagam yang ditandatangani. Tetapi ini adalah komitmen kita untuk bekerja lebih efektif, lebih efisien, lebih transparan, lebih akuntabel, dan juga lebih inovatif,” ujar Pratikno.

Ia menambahkan, inovasi menjadi kunci agar pelayanan publik tetap optimal meskipun sumber daya dan fasilitas terbatas. Menko PMK juga mengapresiasi munculnya berbagai terobosan baru di lingkungan Kemenko PMK, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung efisiensi kerja dan transparansi birokrasi.

“Efisien dan inovatif adalah dua hal yang tidak bisa ditinggalkan. Inovasi seperti penggunaan AI yang dikawal di Kemenko PMK merupakan bagian dari semangat zona integritas,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga mengingatkan kembali capaian Kemenko PMK yang pernah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021 melalui Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. Ia menargetkan, pada Mei 2026, Kemenko PMK kembali mengusulkan unit kerja percontohan agar mendapat predikat WBK dan/atau WBBM dengan memperkuat internalisasi nilai-nilai integritas di seluruh unit kerja.

“Internalisasi zona integritas harus diterjemahkan dalam aksi konkret berupa disiplin, transparansi, menolak suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan. Ini bukan formalitas, tetapi kerja nyata dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menko PMK mendorong para deputi untuk menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas yang berperan sebagai motor penggerak, sekaligus memastikan pelaksanaan pengawasan internal berjalan efektif. Ia juga mengajak seluruh pejabat dan pegawai untuk berani melapor jika menemukan indikasi pelanggaran etik atau gratifikasi melalui whistleblowing system yang ada di Kemenko PMK.

“Kita semua wajib memberi teladan, menjadi contoh, dan mengawal implementasi agenda zona integritas agar benar-benar hidup di setiap unit kerja,” pungkasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I, II, dan Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik di lingkungan Kemenko PMK.  (Ali)