Obsessionnews.com — Pemerintah terus mendorong lahirnya kebijakan pembangunan manusia yang lebih presisi dan efektif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kunci dari seluruh upaya tersebut terletak pada satu hal fundamental: integrasi data lintas sektor.

Pesan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Pemeriksaan Terinci Tematik Nasional Pembangunan Manusia Semester II Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Kamis (23/10/2025). Dalam forum yang dihadiri para auditor, pejabat kementerian, dan lembaga terkait, Pratikno menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam menyatukan data dari berbagai instansi dari urusan stunting hingga tuberkulosis, dari kebencanaan hingga pendidikan.

Menurutnya, tanpa data yang sinkron, seluruh program akan berjalan sendiri-sendiri dan sulit diukur efektivitasnya. Di era digital yang ditandai dengan percepatan teknologi, integrasi data menjadi “totok nadi” atau titik pusat penggerak kebijakan presisi pemerintah. Ia menyebut, kemajuan teknologi seperti machine learning dan artificial intelligence kini memberi peluang besar untuk mengolah data lintas sektor agar dapat dimanfaatkan secara lebih cepat dan akurat dalam proses pengambilan keputusan.

Integrasi data, lanjut Pratikno, bukan sekadar urusan teknis, melainkan juga masalah tata kelola dan sinergi kelembagaan. Karena itu, kerja sama lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat, termasuk dalam hal validasi data lapangan. Ia menilai, peran BPK sangat strategis untuk memastikan setiap kebijakan dan program publik berjalan berdasarkan data yang terverifikasi dan saling terhubung.

“Precision policy,” istilah yang digunakan Menko PMK, menjadi visi yang kini terus dikembangkan pemerintah,  kebijakan yang disusun berdasarkan analisis mendalam dari data riil, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Ia mencontohkan, penurunan stunting atau pemberantasan TB hanya bisa efektif jika pemerintah mengetahui secara detail siapa penerima manfaat, di mana lokasi kasus terbanyak, serta bagaimana alokasi anggaran mengalir hingga tingkat desa.

Namun, tantangan besar tetap muncul pada akurasi dan keandalan data. Masih banyak ditemukan kesalahan eksklusi dan inklusi yang membuat bantuan atau program tidak sampai pada kelompok sasaran. Di sinilah pentingnya integrasi sistem yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mampu “membaca denyut” kebutuhan masyarakat.

Menko PMK menutup paparannya dengan menegaskan bahwa integrasi data adalah saklar utama untuk mengoptimalkan sumber daya negara yang terbatas. Dengan kolaborasi horizontal antarkementerian serta sinergi vertikal hingga pemerintah daerah, Indonesia dapat membangun sistem kebijakan publik yang presisi, efisien, dan berorientasi hasil.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Anggota VI BPK Fathan Subchi, serta pejabat dari Kemenko PMK termasuk Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi dan Inspektur Henry Marvin. Forum ini menjadi momentum penting memperkuat integrasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan manusia yang semakin akurat dan berdampak.  (Ali)